Friday, 10 Sya'ban 1441 / 03 April 2020

Friday, 10 Sya'ban 1441 / 03 April 2020

Kesepakatan Palsu, Pedagang Minta Direksi PD Pasar Jaya Dicopot

Selasa 16 Sep 2014 12:09 WIB

Red: Indah Wulandari

 Petugas PD Pasar Jaya menyerahkan kunci kios kepada para PKL di Pasar Tanah Abang Blok G, Jakarta Pusat, Jumat (23/8). (Republika/Prayogi)

Petugas PD Pasar Jaya menyerahkan kunci kios kepada para PKL di Pasar Tanah Abang Blok G, Jakarta Pusat, Jumat (23/8). (Republika/Prayogi)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Himpunan Pedagang Pasar Hayam Wuruk Indah Lindeteves (HIPPWIL) mendesak Gubernur DKI Joko Widodo mencopot jajaran direksi PD Pasar Jaya.

Tuntutan ini meluncur karena direksi tidak menindaklanjuti instruksi Gubernur agar mencabut Keputusan Direksi PD Pasar Jaya Nomor 370 Tahun 2010 tentang Penetapan Perpanjangan Hak Pemakaian (PHP) dan Besarnya Harga Pemakaian (PHP) Tempat Usaha Pasar HWI Lindeteves Area Barat I. 

"Mereka banyak yang tidak bisa berdagang akibat masih ada kios yang disegel. Untuk itu, kami mendesak agar Gubernur DKI mencopot jajaran direksi yang tidak melaksanakan instruksinya,"kata kuasa hukum Himpunan Pedagang Pasar Hayam Wuruk Indah Lindeteves (HIPPWIL),Otto Hasibuan, Selasa (16/9).

Instruksi Gubernur yang tidak dilaksanakan itu mengakibatkan kerugian besar di kalangan pedagang. Para pedagang berharap, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menuntaskan masalah tersebut.

"Kita perlu langkah konkret dari Ahok untuk menyelesaikan masalah ini.  Para pedagang ini jangan hanya diberikan janji angin surga saja dengan surat yang ditujukan ke PD Pasar Jaya,"tegas Otto.

Kasus ini muncul karena adanya pemalsuan kesepakatan yang dilakukan PD Pasar Jaya. Hal tersebut, terungkap karena anggota HIPPWIL tidak pernah menandatangani Berita Acara Kesepakatan Harga Perpanjangan Hak Pemakaian Tempat Usaha dan Revitalisasi Bangunan/Tempat Usaha.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA