Tuesday, 14 Safar 1443 / 21 September 2021

Tuesday, 14 Safar 1443 / 21 September 2021

Kapolri Terbitkan TR untuk Atasi Premanisme di Pelabuhan

Rabu 16 Jun 2021 18:22 WIB

Rep: Ali Mansur/ Red: Bayu Hermawan

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo

Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A
Kapolri menerbitkan TR untuk atasi premanisme dan pungli di Pelabuhan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto menerbitkan Surat Telegram guna menciptakan situasi kondusif serta memberikan rasa aman kepada pengguna jasa dan masyarakat di Pelabuhan. Surat Telegram tersebut bernomor ST/1251/VI/HUK.7.1/2021 tanggal 15 Juni 2021.

"(TR) tujukan kepada para Kapolda dikarenakan maraknya aksi premanisme dan pungutan liar (pungli) di kawasan pelabuhan dan sekitarnya," ujar Komjen Agus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/6).

Baca Juga

Menurut Agus, aksi premanisme dan pungli menimbulkan keresahan. Bahkan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya daya saing nasional serta menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Permasalahan ini juga menjadi atensi dari bapak Presiden Joko Widodo dan Kapolri.

"Guna mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional, kamtibmas harus kondusif," ungkap Komjen Agus.

Lebih lanjut Komjen Agus menyampikan bahwa saat ini program pemulihan ekonomi nasional terus di genjot oleh pemerintah, jangan sampai aksi premanisme dan pungutan liar menjadi penghambat. "Negara tidak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme tersebut," kata Komjen Agus.

Dalam TR tersebut menekankan lima poin yang harus dijalankan oleh Kapolda. Pertama, melaksanakan kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan (K2YD) di Kawasan Pelabuhan yang ada di wilayah masing-masing dengan sasaran aksi premanisme.

Kedua, melaksanakan penegakan hukum terhadap segala aksi premanisme di kawasan pelabuhan yang ada di wilayah masing-masing. Ketiga, meningkatkan upaya pencegahan pungutan liar bersama unit pemberantasan pungli di kawasan pelabuhan di wilayah masing-masing.

Kemudian poin keempat, penegakan hukum bersama APIP terhadap aksi pungli yang terjadi di kawasan pelabuhan di wilayah masing-masing. Terakhir, melaporkan hasil kegiatan kepada Kapolri Up Kabareskrim. 

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA