REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, menyatakan, pengungkapan identitas "Mister M" bukanlah tugas akademisi atau intelektual. Menurut Conny, identitas "Mister M" dapat dengan mudah diungkap jika Kemhan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masuk menelisik tahapan proses CADMID alutsista.
"Perkara mudah jika Kemhan RI dapat mengundang KPK untuk masuk menelisik tahapan dalam proses CADMID. Biarkan KPK melakukan tugasnya dengan baik sehingga siapapun yang bermain dapat benar benar terungkap dan terhentikan," ujar Connie kepada Republika.co.id lewat pesan singkat, Selasa (11/5).
Connie mengatakan, beredarnya "Mister M" atau mafia dalam upaya modernisasi alutsista diakui keberadaannya juga oleh para tokoh. Tokoh-tokoh yang ia sebut, antara lain anggota DPR RI Komisi I M Farhan, Mantan KaBAIS S Ponto, dan Deputi V KSP Jaleswari Pramodawardhani.
"Maka menjadi tugas Kemhan bersama sama KPK dan aparat terkait menggunakan seluruh perangkat yang dimiliki untuk membuka siapa saja Mr M dimaksud. Bukan tugas seorang akademisi atau intelektual," katanya.
Menurutnya, good governance memandatkan adanya transparansi, di mana dalam pertahanan sebuah negara demokratis mewajibkan Menhan dan Kemhan mampu melakukan transparansi dalam hal kebijakan anggaran. Hal yang patut diingat, kata dia, kerahasiaan pertahanan tidak terletak pada anggaran.
"Tetapi terletak pada strategi, pelatihan dan taktik perang dalam menggunakan alutsista dimaksud," jelas Connie.
Connie menyampaikan, tanpa adanya transparansi anggaran, maka akan sulit membangun kepercayaan karena dalam proses CADMID alutsista semua hal bisa terjadi. Dia memberikan contoh, yakni sinyalemen terbuka dari anggota Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanudin, tentang Rancangan Perpres dengan anggaran kurang lebih Rp 1760 triliun dalam modernisasi alutsista 2020-2024.
"Apakah sudah melalui tahapan yang benar? Sudahkah disetujui dan dipahami oleh pengguna (TNI) dan oleh Komisi I?," ujar Connie.
Connie menuturkan, jika alokasi pinjaman luar negeri tersebut benar, maka seluruh warga negara perlu mengetahuinya. Sebab hal itu memiliki konsekuensi pembayaran utang luar negeri yang sangat besar dan akan menjadi beban negara dan warganya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
