REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen-dokumen dari hasil penggeledahan di lima lokasi di Kutai Timur, Kalimantan Timur, pada Kamis (9/7).
"Di lima tempat tersebut, penyidik KPK melakukan penggeledahan dan penyitaan berbagai macam dokumen yang terkait dengan perkara guna menguatkan pembuktian berkas perkara tujuh tersangka," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/7)
Penggeledahan itu dilakukan dalam penyidikan kasus suap terkait pekerjaan infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019-2020. Lima lokasi yang digeledah, yakni rumah tersangka Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Musyaffa (MUS), rumah/kantor tersangka Aditya Maharani (AM) selaku kontraktor, rumah tersangka Deky Aryanto (DA) selaku rekanan, rumah Lila Mei Puspita selaku staf Aditya Maharani, dan rumah Staf CV Bulanta Sesthy.
Pada Jumat (3/7), KPK telah menetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar (ISM) dan istrinya yang juga Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria (EU) sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga menetapkan Musyaffa (MUS), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Suriansyah (SUR), dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Aswandini (ASW) sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan sebagai tersangka pemberi KPK menetapkan Aditya Maharani dan Deky Aryanto.
Dalam OTT, ditemukan uang tunai sebesar Rp170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito sebesar Rp1,2 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
