Wednesday, 18 Zulhijjah 1442 / 28 July 2021

Wednesday, 18 Zulhijjah 1442 / 28 July 2021

SE Kapolri Diminta Dicabut

Selasa 03 Nov 2015 19:02 WIB

Rep: dyah ratna meta novia/ Red: Joko Sadewo

Penjara

Penjara

Foto: sripoku.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik UI Agung Suprio mengatakan, sebenarnya masyarakat itu mengkritik karena pemerintah kinerjanya dinilai lambat. Misalnya dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan penanganannya lambat.

Kalau ada warga yang mengkritik pemerintah lamban dalam menangani kebakaran hutan. Lalu Presiden Jokowi datang saat hujan turun, kemudian melakukan foto-foto dramatis di depan hutan terbakar untuk apa.

"Kalau masyarakat mengkritik hal itu ya wajar saja. Masyarakat jangan dikenakan SE Kapolri hanya karena mengkritik lambatnya pemerintah dalam menangani asap," ujar Agung, Selasa, (3/11).

Masyarakat mengkritik itu bagian dari bentuk ekspresi dan kebebasan berbicara. Hal ini dijamin dalam demokrasi.


Makanya adanya SE Kapolri ini merupakan upaya dalam membungkam demokrasi. "SE Kapolri ini harus dicabut."

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA