Penentuan pejabat sementara tak menunggu RUPS.JAKARTA -Pemilihan pelaksana tugas (plt) di rektur Pertamina tak perlu lewat rapat umum pemegang saham (RUPS).Pejabat sementara cukup ditunjuk dewan komi saris.Pengamat BUMN Said Didu mengatakan hal itu Jumat (22/8).`'Tak perlu sampai rapat umum pemegang saham,'' kata dia kepada Republika.
Menurut Said, pejabat semen tara akan diisi dari direksi Pertamina. Hal itu mengacu peraturan yang sudah ada. Said berpendapat menjadi dirut Pertamina bukan hanya menguasai perihal manajemen dan keuangan, melainkan harus mengerti betul tentang perminyakan.'Salah investasi, bisa berabe,'' kata dia.
Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan mundur mulai 1 Oktober 2014. Karen mengaku mundur karena urusan pribadi, bukan politik. Sementara, sejum lah pengamat mengatakan, kemunduran Karen tak terlepas dari intervensi politik dan ekonomi.
Apalagi, mundurnya Karen dilakukan menjelang pergan tian pemerintahan.Menurut Said, ada tiga poin utama yang menjadi tugas besar di perusahaan pelat merah itu.Pertama, pengelolaan subsidi.Kedua, investasi dan pengembangan. Ketiga, tata stabilitas keuangan.Dari ketiga poin tersebut, porsi terbesar adalah ma salah investasi dan pengembangan.
Said mengaku, telah menyebutkan nama kandidat jagoannya untuk menjadi dirut Pertamina. Tapi, dia meminta untuk tidak ditulis. Alasannya, takut kandidatnya itu dijegal.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Chairul Tanjung menegaskan, pemerintah tidak akan memilih dirut Pertamina baru untuk menggantikan Karen Agustiawan yang resmi mundur pada 1 Oktober. Tapi, Pertamina akan menunjuk satu direktur senior untuk menjabat sementara.
"Kalau kita tun juk sekarang, nanti pemerintahan baru tidak setuju, kasihan yang ditunjuk,"ujar Chairul Tan jung, Rabu (20/8). Namun, keputusan mengenai siapa yang memimpin Pertamina definitif, kata dia, akan dilaku kan melalui RUPS.
Sementara, Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPP-PWK) dalam keterangan persnya menghargai keputusan mundur Karen.
Ketua SPP-PWK Arie Gumilar berharap, siapa pun pemimpin Pertamina harus terlepas dari kepentingan-kepentingan politik atau siapa pun. Pemimpin Pertamina, ke depan, harus punya iktikad atau semangat untuk merebut kedaulatan energi.
"Seluruh KPS (kontraktor production sharing atau kontraktor bagi hasil--Red) yang masih dikuasai asing, jika habis masa kontraknya, diambil alih oleh Pertamina sebagai perusahaan minyak milik negara atau milik rakyat yang tentu hasilnya juga akan kembali sebesar-besarnya untuk rakyat," kata dia.
Selain itu, kata dia, pemimpin Pertamina ke depan tetap memiliki iktikad baik untuk bisa bermitra dengan Serikat Pekerja.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, sudah mempersiap kan sebanyak tiga nama men jadi calon Direktur Utama PT Pertamina menggantikan Karen Agustiawan. "Mungkin, tiga nama yang akan kita usulkan. Ada yang dari internal dan dari eksternal," kata Dahlan di Jakarta, Rabu.
Menurut Dahlan, usulan nama tersebut untuk disampaikan kepada pemerintah dan dijadikan bahan pertimbangan. Saat ini, terdapat sejumlah nama internal yang beredar di kalangan wartawan, seperti Chrisna Damayanto (Direktur Pengolah an), Hanung Budya (Direktur Pe masaran dan Niaga), Hari Kar yuliarto (Direktur Gas), M Afdal Bahaudin (Direktur Pe ngem bangan Investasi dan Manajemen Risiko), dan M Husen (Direktur Hulu). rep:Aldian Wahyu Ramadhan/antara ed:teguh firmansyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
