JAKARTAKeputusan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menunjuk mantan kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), Letjen (Purn) AM Hendropriyono, sebagai penasihat Tim Transisi mendapat sorotan dari sejumlah penggiat hak asasi manusia (HAM). Aktivis HAM dari Human Rights Watch (HRW), Andreas Harsono, mendesak Joko Widodo (Jokowi) agar mendorong Hendropriyono untuk diperiksa. Hendro, yang masuk dalam dewan penasihat tim transisi Jokowi-JK, diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.
"Jokowi kansudah mengatakan itu baru diduga, belum terbukti bersalah. Kalau diduga ya harusnya diperiksa. Jadi, dorong Hendropriyono untuk periksa," ujarnya di Balai Kota, Jumat (22/8).
Menurut Andreas, Hendro pernah mendapat panggilan pemeriksaan dari Komnas HAM.Namun, saat itu ia mangkir.
Andreas menambahkan, Jokowi harus belajar dari kasus Prabowo Subianto yang juga di duga terlibat kasus pelanggaran HAM. Prabowo, kata dia, tak pernah diadili. Padahal, beban masa lalunya tersebut justru mempersulit dirinya sendiri.
"Jadi, sebaiknya orangorang yang punya masalah hukum, jawablah dulu. Kalau sudah jelas, tidak jadi beban buat masyarakat," kata dia.
Sebelumnya, keputusan Jokowi Hendropriyono sebagai penasihat Tim Transisi yang men dapat sorotan para pendukung calon presiden nomor urut dua tersebut. Salah satu kritikan berasal dari putri aktivis Widji Thukul, Fitri Nganthi Wani. Melalui akun Facebook resminya, ia mengingatkan Jokowi untuk tidak lupa terhadap janji semasa kampanye.
Fitri mengungkit kematian aktivis HAM Munir sebagaimana nasibnya serupa dengan Widji Tukul. Ketika itu, Munir meninggal dalam pesawat yang membawanya menuju Amsterdam. Anggota BIN dise but-sebut berada di balik kejadian itu dan Hendropriyono adalah kepala BIN saat Munir tewas diracun.
Hal senada dikatakan Koordinator Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) Haris Azhar.Dia menyayangkan langkah Jokowi yang mengangkat Hendropriyono sebagai penasihat tim transisi.
Haris menilai, pengangkatan Hendropriyono sebagai pengabaian terhadap semangat penegakan HAM dalam pemerintahan yang baru akan dibangun. "Joko Widodo sepatutnya paham dengan sejumlah kejahatan kemanusiaan di Indonesia di mana salah kasusnya ada lah Talangsari 1989 atau pelakunya adalah Hendropriyono,"imbuh Haris.
Selain itu, lanjutnya, kasus pembunuhan Munir yang dilakukan oleh agen BIN semasa Hendropriyono. Sepatutnya, kata Haris, Jokowi menyusun agenda transisi terkait penanganan keadilan bagi korbankorban pelanggaran HAM, bukan bersiasat kuasa dengan pelaku pelanggar HAM.
rep:Halimatus Sa'diyah ed: muhammad fakhruddin
Ikuti Whatsapp Channel Republika
