JK menyoroti terbebaninya anggaran negara akibat subsidi BBM yang sangat tinggi.
JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Wi dodo (Jokowi) segera mengagen dakan pertemuan dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jokowi mengharapkan pertemuan bisa membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. "Secepatnya akan bertemu. Sekarang Pak Presiden masih di Papua," kata Jokowi, di Balai Kota, Jakarta, Jumat (22/8).
Menurut Jokowi, ia akan berusaha memasukkan program-program prioritasnya dalam RAPBN 2015. Dengan begitu, dia bisa langsung menjalankan program kerjanya setelah dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober men datang. RAPBN 2015 dan nota keuangan itu sendiri telah dibacakan oleh SBY di hadapan DPR pada 15 Agustus lalu.
Jokowi menilai, tetap ada celah untuk memasukkan program-program prioritasnya dalam RAPBN 2015, meskipun ruang fiskal yang ada sangat sempit. Mantan wali kota Solo itu mengatakan, ia hanya perlu mengubah nomenklatur dari setiap mata anggaran. "Misalnya untuk Kartu Indonesia Pintar, itu kansudah ada anggaran pendidikan. Rupiahnya sama, tapi mungkin ubah nomenklatur, atau pindah nomenklatur," jelas Jokowi.
Selain membahas RAPBN, lanjut Jokowi, ia dan SBY juga akan ber diskusi mengenai gambaran kementerian yang ada saat ini. Jokowi mengatakan, ia perlu mengetahui seperti apa persoalan yang ada di kementerian dan tantangan yang akan dihadapi ke depan. Jokowi menambahkan, ia juga perlu berdiskusi dengan SBY mengenai program-program kerjanya supaya dapat berkesinambungan dengan program pembangunan yang sudah ada.
Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) menambahkan, pemerintahan lima tahun terakhir ini relatif gagal dalam pengelolaan APBN. JK menyoroti terbebaninya anggaran negara akibat subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sangat tinggi. Menu rutnya, tidak ada solusi lain untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi yang kian merosot selain menaikkan harga BBM.
Dia mengatakan, meski APBN setiap tahunnya mengalami kenaikan, biaya yang dikeluarkan juga terus meningkat. Bila ingin menaikkan kembali pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen, satu-satunya solusi ada lah mengurangi subsidi.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengonfirmasi rencana pertemuan antara Jokowi dan SBY dalam waktu dekat. Menurut dia, pertemuan itu tinggal mencari waktu yang tepat.
Ramadhan mengatakan, pertemuan dengan presiden terpilih adalah salah satu agenda yang diprioritaskan oleh SBY. Ramadhan memprediksi, pertemuan antara keduanya terkait masalah transisi pemerintahan. Keduanya, kata Ramadhan, adalah figur yang satu sama lain sudah kenal dengan baik.
Dalam pandangan Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Sri Adiningsih, visi dan misi presiden serta wakil presiden terpilih perlu masuk dalam RAPBN 2015.
"Program Jokowi-JK harus masuk pada RAPBN 2015, bukan pada masa APBN Perubahan 2015, agar apa yang dicita-citakan bisa segera terwujud,"kata Sri.
Sri menilai, postur RAPBN 2015 saat ini dinilai kurang sehat karena beban anggaran subsidi yang terlalu berat, selain anggaran pokok tahunan yang besar. Dengan demikian, beberapa penyesuaian perlu dilakukan, seperti anggaran subsidi energi yang bisa digeser untuk kebutuhan berbagai program yang dicanangkan Jokowi- JK, seperti program Indonesia Sehat, pembuatan tiga juta hektare irigasi, pembangunan 5.000 pasar tradisional, atau perema jaan pabrik gula.
rep:Halimatus Sa'diyah/Andi Mohammad Ikhbal/c92/muhammad iqbal/antara ed:andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
