Tantangan pemberantasan kemiskinan di Indonesia kian meningkat. Membutuhkan usaha lebih besar untuk mengatasi persoalan klasik ini. Asisten Koodinator Kelompok Kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ari Perdana mengakui tingkat kemiskinan di Indonesia memang menurun. Tetapi, penurunannya semakin melambat. "Kita sekarang menghadapi kemiskinan di area terpencil. Tantangannya lebih tinggi sehingga butuh usaha lebih besar," ujar Ari dalam seminar "Poverty in Asia: A Deeper Look", Kamis (21/8).
Menurut Ari, kemiskinan di Indonesia menjadi fenomena di pedesaan. Hal itu menjadikan kemiskinan semakin sulit diberantas karena Indonesia berbentuk kepulauan. Banyak daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Ia mengatakan, Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk meyakinkan agar setiap daerah mendapatkan bantuan penanggulangan kemiskinan secara merata.
Dalam lima tahun terakhir, pemerintah telah berhasil mengentaskan 4,25 juta penduduk dari kemiskinan dengan bantuan sosial, seperti program Bantuan Siswa Miskin (BSM), raskin, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan Kredit Usaha Rakya.
Bantuan sosial tersebut memang telah meningkatkan konsumsi mayarakat miskin. Namun, pengentasan kemiskinan tersebut menemukan beberapa kendala. Tantangan utama adalah semakin meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat. "Butuh lebih dari bantuan sosial untuk menanganinya," ujarnya.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 pemerintah mengakui laju penurunan kemiskinan yang semakin melambat. Pada 2010, jumlah penduduk miskin sebesar 31 juta orang atau sekitar 13,3 persen. Lalu turun menjadi 29,9 juta atau 12,4 persen pada 2011. Laju penurunan dari 2010-2011 sebesar 0,9 persen. Sayang, dari 2011 ke 2012 laju penurunan hanya 0,7 persen. Kemudian, anjlok pada 2012-2013 menjadi 0,2 persen. Begitu pula pada 2013-2014 laju penurunan hanya 0,2 persen.
Sebelumnya pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini mengatakan, target pengurangan kemiskinan seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tak tercapai. Menurut Hendri, salah satu penyebabnya, pemerintah gagal menjaga inflasi pangan. Selama lima tahun terakhir, inflasi bahan makanan mencapai 47 persen.
Sementara, Asian Development Bank (ADB) melaporkan, Asia tidak akan terbebas dari kemiskinan pada 2030 jika garis kemiskinan ditingkatkan menjadi 1,51 dolar AS per orang per hari. Ekonom ADB, Guanghua Wan, mengatakan, pada 2030 sebanyak 708 juta orang atau 17 persen dari populasi di Asia masih akan hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal, sebelumnya Asia diprediksikan akan bebas dari kemiskinan sebelum 2030. Wan mengatakan, selama ini garis kemiskinan di Asia dan Pasifik sebesar 1,25 dolar AS per orang per hari. Namun, garis kemiskinan sebesar 1,25 dolar AS dianggap tidak sesuai untuk diterapkan di Asia. Menurutnya, angka tersebut tidak memperhitungkan biaya yang diperlukan kelompok miskin untuk mempertahankan standar hidup minimum di Asia. rep:satya festiani ed: teguh firmansyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
