JAKARTA — Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan buka suara seputar pengunduran dirinya dari jabatan nomor satu Pertamina. Dalam surat perpisahannya yang ditujukan kepada karyawan Pertamina, Karen mengaku keinginan mundur merupakan keputusan sulit.
"Sama sekali bukan hal mudah bagi saya untuk sampai pada keputusan yang telah saya ambil," ujar Karen dalam suratnya, Selasa (19/8).
Menurut Karen, alasannya mundur lebih karena urusan pribadi. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sebelumnya mengatakan, Karen mundur karena ingin mengurus keluarga dan mengajar di Universitas Harvard. Namun, tak sedikit pengamat yang mengaitkan mundurnya Karen dengan persoalan politik.
Pasalnya, Karen mundur jelang pergantian pemerintahan. Dalam suratnya, Karen juga tidak menyinggung masalah intervensi. Ia hanya mengatakan perlu ada regenerasi untuk mengisi jabatan tinggi di perusahaan pelat merah itu. "Sudah saatnya juga dilakukan regenerasi dalam mengisi jabatan yang sudah saya emban selama lebih dari enam tahun," ujarnya.
Karen menambahkan, ia sudah mengajukan pengunduran diri mulai tanggal 1 Oktober 2014 dari keanggotaan Direksi PT Pertamina (Persero). Ia meminta maaf kepada para karyawan jika selama ini melakukan kesalahan dan berpesan agar lebih memajukan pertamina.
Mundurnya Karen memunculkan tanggapan dari bos pelat merah lainnya. Direktur Utama Pelindo II RJ Lino mengatakan, tidak mudah untuk menjadi dirut perusahaan BUMN. Seorang dirut BUMN, menurutnya, harus berani menghentikan intervensi dari luar. "Karen sosok yang baik, tapi masalahnya baik saja tidak cukup. Direksi BUMN harus berani ngelawan. Kalau tidak, tak usah jadi direksi BUMN," kata Lino, Selasa (19/8).
Ia mengatakan, menghentikan intervensi dari luar membutuhkan keberanian. Alternatif pertama untuk menghentikan intervensi tersebut, yakni dengan mengundurkan diri.
Kemudian, melawan merupakan alternatif kedua. Secara pribadi, Lino memilih untuk melawan intervensi tersebut. "Sejauh ini, saya lawan semua. Kalau ribut sama saya, pasti saya yang menang," ujarnya. Ia pun mengaku pernah diitervensi oleh perusahaan besar.
Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Gatot Suwondo mengatakan, masih banyak yang perlu diatur dalam sebuah perusahaan BUMN. "Bukan hanya karyawan, stakeholder nih. Kepentingan lain, ada Pemerintah, ada DPR," katanya.
Menurutnya, seorang dirut BUMN harus memberikan penjelasan yang baik kepada pihak berkepentingan tersebut. "Setiap orang itu kalau dikasih penjelasan, paham gampang enak. Kalaupun dia nggak paham, kita pahamin apa sih arahnya nih," ujarnya.
Selain itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Maryono mengaku masalah perusahaan BUMN memang besar. Hal tersebut harus dihadapi secara profesional. Menurutnya, Karen memiliki hak untuk mengundurkan diri.
Dalam rilisnya Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, mengatakan, selama ini proses penunjukan dirut Pertamina tak transparan. Sehingga, mafia minyak dan gas (migas) bisa leluasa masuk menyorongkan banyak nama untuk mengamankan kepentingan mereka. Untuk itu, penunjukan dirut baru harus melalui tim atau panitia dengan menyusun kriteria yang jelas dari targetan bisnis Pertamina.
Kepala Pengkajian Energi Universitas Universitas Indonesia (UI), Iwa Garniwa, mengatakan bahwa Pertamina selama ini dinilai dekat dengan bisnis impor minyak dan gas (migas). Dari sekian bisnis tersebut, di antaranya diduga berkaitan dengan mafia migas. Seperti, bisnis gas.
Ia menduga mundurnya Karen karena ada unsur tekanan dari berbagai pihak. Kemunduran juga diduga Karen sulit menghadapi situasi tersebut. "Oleh karena itu, dirut baru Pertamina sebaiknya dari luar yang mempunyai komitmen kuat, konsisten, dan paling utama berani merombak manajemen Pertamina,". rep:aldian wahyu ramadhan/satya festiani/zaky alhamzah ed: teguh firmansyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
