REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pelaksanaan progran dan kegiatan dalam rangka peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan di Sumatera Barat (Sumbar) masih belum dapat dicapai perintah daerah tersebut.

Hal itu terlihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A daerah ini pada tahun 2013 baru mencapai 115,8 persen dari 120,44 persen yang ditargetkan, kata Ketua DPRD Sumbar, Yulteknil dalam rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah Sumbar 2013 di Padang, Selasa.

Begitu pula dengan APK dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP dan SMA juga masih belum dapat diwujudkan.

Demikian pula dengan rata-rata usia lama sekolah yang ditargetkan selama 10,05 tahun pada 2013 baru dapat dicapai 8,68 tahun, jelasnya.

Ia menyebutkan pemerataan kualitas pendidikan pada sekolah unggul juga belum sesuai dengan yang diharapkan. Pembangunan sekolah unggul milik pemerintah provinsi Sumbar di Kabupaten Solok dan Pasaman masih terbengkalai.

Akibatnya pemerataan sekolah unggul di wilayah Sumbar belum dapat diwujudkan, katanya.

Ia menjelaskan kondisi ini disebabkan karena belum terwujudnya pemerataan kualitas, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh kabupaten dan kota.

Seorang warga Padang, Budi (40) sangat penyayangkan tidak tercapainya pemerataan dan kualitas pendidikan di provinsi ini, apalagi telah cukup besar dana yang diperuntukan untuk melaksanakan program dan kegiatannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika