Pemerintah tak ingin mendikte presiden selanjutnya.
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 hari ini di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu isu utama dalam nota yang diajukan ke dewan yakni menyangkut bahan bakar minyak (BBM).
Sebelumnya, pemerintah mengatakan tidak akan memasukkan klausul kenaikan BBM dalam nota RAPBN. Meski begitu, kenaikan dapat mungkin dilakukan mengingat belum tercapainya besaran subsidi.
Menurut Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, pemerintah tetap akan menyiapkan paket-paket kebijakan antisipasi inflasi apabila harga bahan bakar minyak (BBM) diputuskan naik. Kebijakan antisipasi itu akan dicantumkan dalam RAPBN 2015.
"Semua pilihan policy (kebijakan) dan antisipasi terhadap inflasi dan lain sebagainya ada. Jadi paket-paket dari pilihannya sudah diselesaikan," ujar Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, Kamis (15/8). Anny mengatakan, paket ini sesuai dengan prinsip peraturan perundangan, yakni harga BBM tidak boleh dilepas oleh mekanisme pasar. Untuk itu, subsidi tetap akan diberikan, meskipun besarnya subsidi belum disepakati.
Menurut Anny, apabila subsidi tidak dikurangi, bukan tidak mungkin angkanya membengkak hingga Rp 400 triliun tahun depan. Salah satu penyebabnya adalah laju pertambahan kendaraan bermotor yang tahun ini mencapai lebih dari 13 juta unit.
Dia berharap pada Oktober sudah ada keputusan konkret mengenai subsidi BBM. Pemerintah saat ini tengah mengupayakan pengendalian konsumsi BBM dengan membatasi tempat dan waktu pembelian. Cara ini dirasa bisa menahan konsumsi BBM sebatas 46 juta kiloliter pada akhir tahun.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014 (APBNP 2014) anggaran subsidi BBM dipatok Rp 246,49 triliun. Hingga Juni 2014, realisasi subsidi BBM sudah mencapai Rp 120,70 triliun.
Anny menambahkan, pengurangan subsidi dan kenaikan pajak dikatakan sama-sama penting untuk melonggarkan ruang fiskal nantinya. Apalagi, pemerintah baru mempunyai serangkaian program yang butuh anggaran sangat besar. Dengan pengurangan subsidi BBM, maka struktur fiskal menjadi lebih jelas.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengakui, untuk mencapai fiskal dan neraca transaksi berjalan yang sehat diperlukan penyikapan terhadap harga BBM bersubsidi.
Anggota DPR Komisi Keuangan yang juga politisi Partai PDIP Arief Budimanta menganggap SBY tetap bisa menaikkan BBM. "Kalau sesuai undang-undang, mau dinaikan kapan saja itu terserah presiden," kata anggota Komisi XI, Arief Budimanta, Kamis (14/8).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, RAPBN di penghujung masa jabatan Presiden SBY tersebut hanya mencantumkan hal-hal yang bersifat dasar. Sebab, pelaksana APBN 2015 adalah pemerintahan mendatang.
"Akan sangat tidak baik kalau kita masukan segala macam seolah-olah kita mendikte pemerintahan yang akan datang. Kita masukkan yang basic saja. Jadi, kita memberikan keleluasaan kepada pemerintahan yang akan datang. Jadi, kita tidak ingin menyandera," ujar CT, di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (14/8).
rep:meiliani fauziah/muhammad iqbal/satya festiyani ed: teguh firmansyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
