JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak wacana pembentukan panitia khusus pemilu presiden (pansus pilpres). Politikus PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR Arief Wibowo menilai, pembentukan pansus pilpres tidak memiliki alasan yang kuat.
"Tidak ada urgensinya," kata Arief kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (14/8).
Arief menilai persoalan yang terjadi dalam pemilu bisa diselesaikan dengan memintai pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) di Komisi II DPR. Sebab, kata dia, selama ini Komisi II sudah biasa meminta keterangan kepada KPU dan Bawaslu dalam proses pra dan pascapemilu. "Kita bisa lakukan itu melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu," ujarnya.
Arief mengatakan dalam RDP, para pelaku politik yang tidak puas dengan proses pemilu bisa menyampaikan usulannya tentang perbaikan pemilu mendatang. "Rekomendasi yang berkaitan dengan perbaikan penyelenggaraan, kelembagaan KPU, Bawaslu, maupun yang terkait undang-undang," kata Arief.
Sedangkan, Partai Gerindra siap mendukung pembentukan pansus pilpres yang akan diinisiasi Komisi II DPR RI. "Kalau Komisi II merencanakan itu, kami dukung," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (14/8).
Menurutnya, Gerindra berharap pembentukan pansus pilpres bisa memperbaiki pelaksanaan pemilu di masa mendatang. Martin menilai, penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden syarat berbagai kecurangan.
Penyelenggara pemilu yakni KPU tidak mampu menjalankan tugasnya secara benar. Karena itu, Martin berpendapat KPU mesti diberi "pelajaran" lewat pansus pilpres. "Jangan cuma berlomba menjadi KPU Pusat dan daerah tapi tidak mampu melaksanakan tugas," ujarnya.
Martin membantah dukungan Gerindra untuk pansus pilpres bertujuan mendelegitimasi presiden dan wakil presiden terpilih. Dia menyatakan, banyak hal terkait pemilu yang perlu dibenahi. "Ini tidak terkait siapa yang menang dan kalah," katanya.
Salah satu persoalan dalam penyelenggaraan pilpres yang akan disoroti Gerindra adalah mekanisme pencoblosan melalui sistem perwakilan (noken) yang terjadi di Papua. Martin menyatakan, sistem ini harus dibahas lebih lanjut karena menurutnya ada jutaan suara yang muncul dari orang-orang yang tidak memilih. "Sampai sejauh mana kita bisa mengadopsi kebijakan lokal di Papua soal noken," ujarnya. rep:muhammad akbar wijaya ed: muhammad fakhruddin
Ikuti Whatsapp Channel Republika
