JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tidak mempersoalkan apabila Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar ingin menjadi menteri pada pemerintahan mendatang. Namun, Muhaimin perlu bertemu dan melakukan komunikasi politik dengan Joko Widodo (Jokowi) selaku presiden terpilih.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, keduanya perlu bertemu karena Jokowi menginginkan agar menteri dalam kabinetnya tidak menjabat sebagai pengurus partai. "Kalau Pak Muhaimin mau (menteri), nanti dibicarakan dengan Pak Jokowi, bagaimana (mekanismenya)," kata dia, Rabu (13/8).
Tjahjo mengatakan, hanya Muhaimin yang menjabat ketua umum parpol dan berpotensi menjadi menteri di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. Sebab, tiga ketua umum partai politik pengusung Jokowi-JK lainnya tidak berminat mengisi posisi menteri pada kabinet periode 2014-2019. Ketiganya, yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum Hanura Wiranto.
Tjahjo menambahkan, PDI Perjuangan tidak mencampuri urusan pemilihan menteri yang menjadi hak prerogatif Jokowi. PDI Perjuangan juga mendukung keinginan Jokowi agar orang-orang yang menjabat sebagai menteri bisa menjalankan tugas secara fokus sebagai pembantu presiden.
Karena itu, Tjahjo berharap ada solusi terbaik dari keinginan Jokowi agar menteri tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai. Dia menyarankan agar Jokowi segera membicarakan keinginannya dengan para ketua umum partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri mengatakan, PDI Perjuangan segera mengadakan pertemuan dengan pimpinan partai koalisi, yaitu Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI. "Kami sedang mencari kesepakatan dengan kelima pimpinan partai," kata dia.
Muhaimin mengatakan, dia sepakat dengan substansi gagasan Jokowi. Secara substansi, kata dia, Jokowi menginginkan pengurus partai politik fokus dengan tugas kementerian. "Substansinya bahwa siapa pun dia, bukan soal rangkap jabatan atau tidak, yang dipilih oleh presiden, ya memang harus fokus," ujar dia.
Muhaimin pun menyatakan, menteri yang rangkap jabatan tidak lantas mengganggu kinerja pemerintahan. Selama menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin mengaku fokus melakukan tugasnya. "Politik partai kan tidak sepenuh waktu," kata dia. Selain itu, menurut Muhaimin, jabatan menteri dipastikan akan menyita waktu sehingga tidak mungkin mendedikasikan lebih banyak waktu untuk partai daripada tugas di kabinet. "Kalau sudah jadi menteri, ya otomatis paling banter pidato saja di partai. Tidak lebih dari itu," kata dia.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya berpendapat, PKB terlalu menikmati budaya politik yang ada di pemerintahan SBY sehingga menolak usulan Jokowi. "PKB harus lebih memahami apa makna koalisi tanpa syarat yang dibangun Jokowi," ujar dia. Penolakan tersebut juga menunjukkan PKB ingin Muhaimin kembali menjadi menteri. "PKB harus segera mengambil posisi politik, baik ditentukan di mukatamar atau tidak, untuk menentukan posisi PKB di kabinet Jokowi," kata Yunarto.
Menurut Yunarto, keinginan Jokowi agar anggota kabinetnya melepaskan jabatan partai merupakan bentuk konsistensi koalisi tanpa syarat. Menteri merupakan pembantu presiden yang sebaiknya tidak memiliki loyalitas ganda. Loyalitas ganda dapat mengganggu kinerja menteri. "Secara profesional, orang pasti tidak boleh bekerja di dua tempat. Secara politik, akan bisa menjadi mesin uang partai," kata dia.
Tim pakar
PKB menjadi satu-satunya partai dalam koalisi pendukung Jokowi-JK yang menolak gagasan menteri harus melepaskan jabatan struktural di partai. PKB juga menyatakan Jokowi belum berkomunikasi mengenai gagasan itu, termasuk terkait pembentukan Tim Transisi.
Padahal, PKB berjanji bakal loyal terhadap pemerintahan Jokowi-JK selama lima tahun mendatang. Loyalitas serupa sudah ditunjukkan PKB selama sepuluh tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Terkait dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-JK, Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar mengatakan, PKB telah membentuk tim pakar untuk merumuskan road map pemerintahan. Tim terdiri dari 50 orang ahli yang akan bekerja dalam kelompok kerja (pokja).
Ide merumuskan program dalam pokja ini mirip dengan rencana Tim Transisi yang dibentuk Jokowi. Namun, Marwan membantah pokja yang dibentuk PKB ingin menyaingi Tim Transisi Jokowi-JK. "Ini tim internal," kata dia.
Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Hasto Kristiyanto menambahkan tidak ada masalah kalau parpol membentuk tim asalkan untuk kepentingan rakyat. Tim Transisi juga sudah melakukan pertemuan dan koordinasi dengan sejumlah parpol pendukung. "Tidak masalah kalau mereka mau kasih masukan." n andi mohammad ikhbal/c83 red:muhammad akbar wijaya, muhammad iqbal ed: ratna puspita
Ikuti Whatsapp Channel Republika
