REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Depok mengeluarkan kebijakan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang disebut Jalur Optimalisasi. Melalui Jalur Optimalisasi tersebut proses PPDB yang seharusnya telah selesai dilakukan sebelum masa orientasi peserta didik (MOPD) dimulai pada 14 Juli jadi diperpanjang hingga 6 Agustus.
Namun, dalam Jalur Optimalisasi tersebut rupanya menimbulkan berbagai masalah. Di antaranya siswa harus membayar biaya jauh lebih tinggi dan rentan terhadap tawaran calo nakal.
Dirjen Pendidikan Menengah Kemendibud Achmad Jazidie mengatakan, Kemendikbud sebenarnya mendorong sekolah-sekolah melakukan penerimaan siswa baru melalui jalur resmi dengan PPDB online.
"Kami sudah meminta semua sekolah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara maksimal dalam sistem PPDB online," katanya di Jakarta, Rabu, (13/8).
Meskipun murid-murid yang mendaftar SMA jumlahnya sangat banyak, ujar Jazidie, Kemendikbud tidak pernah menyarankan sekolah untuk membuka Jalur Optimalisasi. Pihaknya sudah menyarankan agar seluruh sekolah menerima murid lewat jalur PPDB online.
Jalur Optimalisasi, kata Jazidie, merupakan kebijakan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota setempat. Kalau yang mengeluarkan Dinas Pendidikan Kota Depok, sebaiknya ditanyakan alasan mengapa mereka membuka Jalur Optimalisasi.
"Sebaiknya ditanyakan saja ke kepala dinasnya saja. Karena itu merupakan kewenangan mereka yang membuat kebijakan," kata Jazidie.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
