Friday, 9 Rabiul Akhir 1441 / 06 December 2019

Friday, 9 Rabiul Akhir 1441 / 06 December 2019

FPKS DPR: Tindak Calo di Jalur Optimalisasi Depok

Rabu 13 Aug 2014 19:54 WIB

Rep: Dyah Ratna Meta Novia/ Red: Djibril Muhammad

Nur Mahmudi Ismail

Nur Mahmudi Ismail

Foto: Republika/ Wihdan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Depok mengeluarkan kebijakan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang disebut Jalur Optimalisasi. Melalui Jalur Optimalisasi tersebut proses PPDB yang seharusnya telah selesai dilakukan sebelum masa orientasi peserta didik (MOPD) dimulai pada 14 Juli jadi diperpanjang hingga 6 Agustus.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Herlini Amran mengatakan, kalau melalui Jalur Optimalisasi siswa tidak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan biaya yang dibayarkan, misalnya tidak mendapat gedung belajar yang laik mengapa harus diteruskan.

"Kasihan kalau misalnya murid diminta belajar di ruang tak laik seperti gudang atau tempat lainnya selain kelas. Jangan sampai hak murid untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik tidak terpenuhi melalui Jalur Optimalisasi," kata Herlini di Jakarta,  Rabu, (13/8).

Sekolah, ujar Herlini, jangan hanya namanya yang bagus saja dan diidamkan oleh semua murid namun tidak memberikan fasilitas yang laik. "Orangtua juga seharusnya tidak usah memaksakan diri si anak harus sekolah di SMA tertentu yang menurutnya bagus kalau kuota sebenarnya sudah habis," ujarnya.

Jalur Optimalisasi yang biayanya lebih tinggi, kata Herlini, jangan jadi ajang bisnis sehingga kualitas dipinggirkan. "Mutu pendidkan itu bisa dijaga kalau SDM gurunya bagus dan pendidikan lebih dikedepankan pada orientasi untuk mendidik dengan benar," katanya.

Apalagi, ujar Herlini, Jalur Optimalisasi dinilai rawan campur tangan calo. Dinas Pendidikan Pemkot Depok tidak boleh diam saja, mereka harus menindak para calo Jalur Optimalisasi. "Jangan sampai sekolah jadi ajang bisnis. Akibatnya anak-anak peserta didik menjadi korban," kata Herlini.

Kemendibud, lanjut Herlini, juga harus tahu kebijakan masing-masing daerah termasuk kebijakan Jalur Optimalisasi. Mereka harus turun tangan jika ada yang tidak beres.

"Jangan sampai Jalur Optimalisasi dibuka namun masih ada SMA lain yang kekurangan murid. Tujuan anak disekolahkan itu agar jadi pribadi yang cerdas dan soleh tapi kalau cara memperolehnya lewat calo itu tidak akan baik hasilnya," kata Herlini.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA