REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Depok mengeluarkan kebijakan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang disebut Jalur Optimalisasi.

Melalui Jalur Optimalisasi tersebut proses PPDB yang seharusnya telah selesai dilakukan sebelum masa orientasi peserta didik (MOPD) dimulai pada 14 Juli jadi diperpanjang hingga 6 Agustus.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Herlini Amran mengatakan, ia sempat mendengar kalau siswa SMA yang diterima melalui Jalur Optimalisasi bahkan belajar di tempat yang tidak laik sebab sekolah yang menerimanya kekurangan kelas sehingga siswa terpaksa belajar di tempat lain.

"PPDB melalui Jalur Optimalisasi ini harus dievaluasi, jangan sampai ini hanya jadi ajang bisnis sekolah karena minat murid yang melebihi kapasitas," katanya di Jakarta, Rabu, (13/8).

Menurut Herlini, alasan sekolah membuka Jalur Optimalisasi karena sekolah ingin menampung siswa yang masih berminat masuk walau kuota sudah penuh tidak bisa dibenarkan.

"Lagipula kalau sebuah sekolah kuota muridnya sudah terpenuhi tidak usah menambah murid, anak-anak masih bisa mendaftar ke sekolah lain yang masih kosong," katanya.

Apalagi, ujar Herlini, ia mendengar kalau Jalur Optimalisasi siswanya diminta membayar biaya gedung yang cukup mahal. Ini seolah sekolah menjadi ajang bisnis atau bancakan pihak-pihak tertentu yang ingin mendapat keuntungan.

Jika daya tampung sebuah sekolah tidak memadai, kata Herlini, sebaiknya jangan dibuka lagi melalui Jalur Optimalisasi, apalagi siswa harus menunggu pembangunan gedung baru. "Kalau masih ada sekolah lain yang muridnya belum penuh, bisa dimasukkan ke sekolah lain itu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika