REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengklaim memiliki komitmen sejalan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Meski telah menyiapkan 10 kader untuk masuk kabinet, namun mereka tak memaksa bila rekomendasinya ditolak.
Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya tak pernah meminta jatah menteri untuk masuk di pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini merupakan bukti kalau PKB berkomitmen koalisinya bersama PDI Perjuangan sejalan, tanpa syarat.
“Kami hanya menyiapkan orang-orangnya. Kalau memang tidak dipilih, tidak masalah. Itu hak preogratif Presiden. Sejak awal, kami sejalan dengan prinsip tanpa syarat,” kata Karding saat dihubungi Republika Online, Senin (11/8).
Karding hanya mengkritisi adanya wacana kalau menteri yang menjabat nanti harus melepas keberpihakan politiknya di dalam partai. Bukan hanya dalam periode sekarang ini, sejak era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), PKB memang menolak kebijakan tersebut.
Menurut Karding, konsekuensi negara yang menganut sistem demokrasi, tak bisa menghindari keterlibatan parpol di pemerintahannya. Negara presidensial harus membuka diri, jajaran menterinya memang diisi orang-orang parpol. Selain itu dalam UU pun, hak parpol dijamin konstitusi.
“Contohnya, Presiden SBY yang juga ketua umum Partai Demokrat dapat sukses mengemban kepemerintahannya. Ia mampu proporsional,” ujar Karding.
Parpol koalisi, kata Karding, juga pastinya memiliki visi serta misi yang sejalan dengan Presiden dan Wakil Presidennya sehingga perlu bekerjasama. Lagipula, kalau nantinya pemerintahan Jokowi-JK dinilai baik, maka nama PKB juga yang terangkat, begitu sebaliknya.
“Masa untuk hal seperti itu saja, kita tidak boleh dapat. Watak politik kita, kalau orang sudah melepas baju parpol, maka dukungan akan berkurang, karena tak ada perekat,” kata Karding.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
