Sabtu, 5 Rajab 1441 / 29 Februari 2020

Sabtu, 5 Rajab 1441 / 29 Februari 2020

Tanggapi Jokowi, PKB: Yang Punya Parlemen adalah Parpol

Senin 11 Agu 2014 06:01 WIB

Red: Mansyur Faqih

Presiden terpilih Joko Widodo (kiri) menyalami Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (kanan)

Presiden terpilih Joko Widodo (kiri) menyalami Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (kanan)

Foto: antara
<p>REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi pernyataan Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan orang parpol meletakkan jabatannya di kabinet. 

"Ketua umum dan pengurus parpol tidak boleh menjabat di kabinet adalah tidak relevan dengan cita cita mengawal stabilitas pemerintahan. Karena stabilitas pemerintahan ditentukan oleh solid dan tidaknya dukungan di parlemen," kata Wasekjen DPP PKB, Fathan Subchi, Ahad (10/8).

Menurut dia, program unggulan pemerintah sangat mudah diganjal di parlemen. Misalnya saja usulan APBN dan RAPBN. 

Bahkan, pemerintahan pun tidak bisa berjalan dengan mulus. "Yang punya parlemen adalah parpol, remote-nya ada ketum parpol dan fraksi di parlemen," papar dia.

Justru, lanjutnya, ketua atau pengurus parpol yang menjadi menteri akan memperkuat dukungan parlemen pada pemerintah.

Ia menilai, ide deparpolisasi di kabinet itu merupakan manuver orang-orang di sekitar Jokowi. Termasuk tim transisi yang ingin meraih kekuasaan tanpa berkeringat. 

"Harus diingat bahwa tidak ada negara demokrasi mana pun di dunia ini yang tidak butuh parpol. Sudah biasa dan lumrah ketum dan parpol menjadi anggota kabinet, karena parpol adalam rezim demokrasi yang diakui oleh konstitusi," ujarnya.

Sebaliknya, Fathan pun menilai orang nonparpol tidak punya kekuatan dan pengalaman politk. Karenanya, malah nantinya secara politk akan membebani presiden dan wapres terpilih. 

"Jangan sampai pemerintahan ke depan hanya berisi hiruk pikuk politik tanpa mengimplementasikan program unggulan pemerintah. Karena bisa juga disandera oleh kepentingan politik dan parlemen," tegasnya.

Ia menegaskan, ketua dan pengurus parpol tak boleh menjadi menteri merupakan pikiran yang sesat dan naif. 

"Sistem presidensiil saat ini ternyata tidak berlaku secara linier. Praktiknya semiparlementer. Di situlah peran parpol dan parlemen sangat menentukan," ujarnya.

PKB, ungapnya, telah membuktikan komitmen berkoalisi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Begitu juga komitmen dukungan PKB terhadap Jokowi-JK untuk menyukseskan pemerintahannya sampai selesai.

"Kami sudah buktikan mendukung pemerntahan SBY 10 tahun, suka dan duka tetap dukungan itu solid, penuh komitmen, dan tanggung jawab sampai akhir pemerintahan SBY. Itu PKB menunjukkan contoh koalisi yang benar, tidak pernah mengkhianati dan tidak mencla mencle," tegasnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA