Kamis, 3 Rajab 1441 / 27 Februari 2020

Kamis, 3 Rajab 1441 / 27 Februari 2020

Parpol Diminta tak Reduksi Hak Prerogatif Presiden Baru

Senin 11 Agu 2014 05:18 WIB

Rep: Irfan Fitrat/ Red: Mansyur Faqih

Presiden terpilih Joko Widodo didampingi Kepala Staf Kantor Transisi Rini M Soemarno (kanan), Anies Baswedan (dua kiri) dan Akbar Faisal (kiri) saat meresmikan kantor transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Senin (4/8).

Presiden terpilih Joko Widodo didampingi Kepala Staf Kantor Transisi Rini M Soemarno (kanan), Anies Baswedan (dua kiri) dan Akbar Faisal (kiri) saat meresmikan kantor transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Senin (4/8).

Foto: Yasin Habibi/Republika
<p>REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda mengingatkan masa transisi penting untuk pemerintahan baru. Ia memberikan apresiasi dengan langkah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla yang membentuk tim transisi.

Menurut Hanta, tim transisi ini perlu membuat blue print untuk jalannya pemerintahan baru ke depan. "Transisi ini pastikan harus berbasis pada blue print program pemerintah baru," kata dia di Jakarta, Ahad (10/8).

Dari blue print ini, menurut Hanta, Jokowi kemudian bisa menentukan nama yang akan mengisi jajaran kabinet. Terkait urusan kabinet pada masa transisi ini, Hanta tidak ingin hak prerogatif presiden terpilih terganggu. 

Melihat pengalaman pemerintahan sebelumnya, Hanta menilai hak prerogatif ini bisa tereduksi dengan adanya kepentingan dari partai politik. "Reduksi kekuasaan presiden ini dua pola. Ada akomodatif dan intervensi dari partai politik," kata dia.

Hanta mengatakan, presiden terpilih bisa tereduksi hak prerogatifnya dengan pola akomodatif. Cara lainnya, tereduksi karena memang ada campur tangan pimpinan partai politik dalam menentukan sosok tertentu dalam jajaran kabinet. 

Menurut dia, partai politik bisa saja memberikan usulan. "Tapi penentunya harus presiden," ujar dia.

Dalam urusan kabinet, Hanta mengatakan, presiden baru harus tetap berbasis pada profesionalitas. Sosok pengisi kabinet antara lain harus mempunyai kompetensi, integritas, dan aksepsibilitas publik yang bagus. 

Ia mengatakan, apabila Jokowi yang dilantik nanti sebagai presiden, harus bisa melaksanakan itu. "Hak prerogatif terjaga dan tidak direduksi. Kalau itu bisa dilakukan, maka ini kebaruan dan sejarah baru," kata dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA