KPK sudah menjalin komunikasi dengan kepolisian Australia.
JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memuji ketegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah memberikan klarifikasi atas tuduhan dugaan korupsi yang diberitakan Wikileaks. `'Menurut saya, presiden tegas dan menghormati penegakan hukum,'' kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqodas kepada Republika, Jumat (1/8).
Menurut Busyro, seharusnya Pemerin tah Australia menghargai upaya Presiden RI yang telah memberikan klarifikasi. Dia pun mengatakan, sudah seharusnya Pemerintah Australia merespons.
Sebelumnya, Presiden SBY telah menyatakan pemberitaan Wikileaks menyakitkan dan mencemari nama baiknya. SBY bahkan meminta jika ada warga Indonesia yang terlibat dalam dugaan korupsi terkait pencetakan uang rupiah di Australia agar melibatkan KPK.
Menanggapi hal itu, Busyro mengatakan, KPK memiliki prinsip dalam melakukan penegakan hukum siap bekerja sama dengan siapa saja. Begitu juga dengan Pemerintah Australia. `'Sepanjang ada unsur-unsur pelakunya yang sesuai dengan wewenang KPK,"katanya. Namun, hingga saat ini, KPK belum mengambil sikap terkait permintaan Presiden SBY itu.
Kedutaan Besar Australia di Jakarta telah mengeluarkan pernyataan membantah keterlibatan Presiden SBY dan mantan presiden Megawati dalam kasus pencetakan uang yang dikabarkan melibatkan sejumlah tokoh politik di Asia Pasifik. Kedubes Australia mengakui ada perintah pencegahan penyebarluasan informasi yang bisa memberi kesan keterlibatan tokoh politik senior tertentu dalam korupsi di kawasan Asia Pasifik.
Pemerintah Australia memandang bahwa perintah pencegahan tetap merupakan cara terbaik untuk melindungi tokoh politik senior dari risiko sindiran yang tak berdasar. Kedubes Australia dalam siaran persnya menyebutkan ini merupakan kasus rumit yang telah berlangsung lama dan menyangkut sejumlah besar nama individu.
Wakil Ketua KPK Ad nan Pandu Praja menyampaikan terima kasih atas kepercayaan pemerintah kepada KPK untuk menelusuri tin dak pidana korupsi yang telah lampau. Agar perkara dugaan korupsi dapat segera ditindaklanjuti, Adnan meminta Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Australia. Menurutnya, setelah Pemerintah Australia menerima permintaan kerja sama dari Indonesia untuk mengungkap kasus korupsi itu, Adnan berharap Peme rintah Aus tralia dapat memberikan data-data kepada KPK. `'Semoga otoritas Pemerintah Australia bisa memberikan bahanbahan agar lebih cepat bisa ditelaah,''katanya.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, KPK harus siap dan menyiapkan diri bila memang Pemerintah Australia memberikan data dan informasi awal soal sinyalemen dugaan korupsi itu.
Menurutnya, untuk mengungkap kasus tersebut, KPK memang tidak terlalu kesulitan. KPK, Bambang mengatakan, sudah melakukan komunikasi dengan Australian Federal Police (AFP)untuk membangun kerja sama yang lebih serius di bidang penegakan hukum."Khususnya, dalam pertukaran data dan informasi dalam kasus-kasus yang menyangkut tindak pidana korupsi,"katanya.
Dengan adanya kasus ini, menurut Bambang, KPK akan memantau, mempelajari, dan mengkaji informasi yang berkembang. Selain itu, intensitas komunikasi dengan AFP dan Pemerintah Australia akan lebih diintensifkan lagi.
Sebut Megawati Sementara itu, saat memberikan keterangan persnya di Puri Cikeas, Presiden SBY terhitung menyebut nama Megawati berulang kali menjadi pertanyaan besar.
Hal ini memunculkan tanda tanya apakah SBY berusaha melakukan pendekatan politik kepada PDI Perjuangan setelah Joko Widodo berhasil keluar sebagai presiden terpilih pada Pemilu Presiden 2014. Saat menyampaikan klarifikasi, SBY terhitung menyebut nama Megawati sebanyak sembilan kali.
Menurut pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti, penyebutan berulang kali oleh SBY adalah suatu hal yang biasa. Meski sembilan kali nama Megawati disebut karena memang dua orang itu yang ditulis di Wikileaks. `'Itu hal wajar saja. Tidak ada itu pendekatan politik karena dua orang itu yang disebut. rep:c62/antara, ed:andi nur aminah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
