REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung meyakini desakan atas diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar sulit untuk direalisasikan. Mengingat mayoritas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tidak menginginkan hal tersebut.

"Untuk merealisasikan Munas Luar Biasa saya kira akan sulit dari komposisi DPD saat ini, karena mereka tidak menghendaki itu," kata Akbar seusai memantau pendaftaran gugatan hasil Pilpres 2014 pasangan Prabowo-Hatta di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Jumat (25/7)malam.

Akbar mengatakan untuk menyelenggarakan Munas Luar Biasa dibutuhkan sedikitnya dukungan dan persetujuan dua pertiga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar tingkat I. Sehingga persyaratan itu tidak mudah dipenuhi.

Karena itu, Akbar mengatakan Munas akan dilakukan sesuai rekomendasi Rapimnas Golkar sebelumnya, yakni diselenggarakan pada 2015.

Sebelumnya sejumlah kader Golkar lintas generasi mendesak Munas dilakukan sesuai jadwal yakni pada Oktober 2014, untuk mengganti kepengurusan partai yang saat ini dipimpin Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical). Mereka tidak setuju jika Munas Golkar dilakukan sesuai rekomendasi Rapimnas yakni pada April 2015.

Kader lintas generasi itu mengancam apabila Munas tidak dilaksanakan tahun ini, maka harus dilakukan Munas Luar Biasa. Mereka juga menilai bahwa Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum Aburizal Bakrie sudah keluar jalur.

Menyikapi desakan ini, Aburizal menyebut kader lintas generasi yang mendesak Munas dilakukan tahun ini tidak memiliki hak suara dalam internal Golkar. Dia justru menyebut bahwa Munas akan dilakukan tahun depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika