REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisi Pemilihan Umum (KPU) melansir partisipasi pemilih pada pemilu presiden dan wakil presiden 2014 pada angka 70 persen. Menurun dua persen dibanding pilpres 2009 yang partisipasinya tercatat 72 persen.
"Memang kalau dilihat dari tren nasional mengalami penurunan. Tapi kalau diletakkan dalam kerangka gloabl partisipasi pemilu di angka 70 bukan angka yang buruk," kata Komisioner KPU Sigit Pamungkas, di kantor DKPP, Jakarta, Rabu (23/7).
Menurut Sigit, secara kuantitatif memang terjadi penurunan partisipasi. Gairah mengikuti pilpres berkembang pesat di lingkungan masyarakat perkotaan. Tetapi tidak begitu kuat di kalangan masyarakat pedesaan. Sigit menilai ada dua fenomena yang berbeda di pedesaan dan perkotaan.
Jangkauan tim sukses kedua pasangan calon dan media untuk menggerakkan masyarakat di pedesaat relatif kecild an terbatas. Bertolak belakang dengan fenomena yang muncul di tengah masyarakat perkotaan. "Padahal pemilih kita sebagian besar kan ada di pedesaan," ujarnya.
Namun, KPU menilai terjadi peningkatan kualitas partisipasi pemilih. Pada pilpres periode lalu, kata Sigit, pemilih hanya memperhatikan tahapan pemungutan suara saja. Namun, pada pilpres 2014 semua tahapan diperhatikan oleh pemilih.
"Mayoritas pemilih mengawal semua tahapan mulai dari daftar pemilih, rekapitulasi, proses kemapanye, hingga debat. kalau dulu hampir tidak ada perhatian di luar aktifitas memilih," jelasnya.
Peningkatan partisipasi, lanjut Sigit, meningkat saat KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pilpres. Berbagai gerakan relawan baik partisan dan non-partisan muncul. Untuk mengawal bersama hasil pemilu yang ditetapkan KPU pada 22 Juli kemarin.
Sebagai penyelenggara pemilu, Sigit mengatakan KPU hanya menjadi pihak sekunder dalam menentukan naik atau turunnya partisipasi pemilih. Karena tugas primer dipegang oleh peserta pemilu yang bisa memobilisasi pendukungnya. Sigit mengklaim KPU cukup optimal dalam menggenjot partisipasi pemilih.
Terbukti dengan cukup besarnya angka daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) saat pemungutan suara. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT atau pindah domisili tetap antusias mengguanakan hak pilihnya.
"Banyak orang yang pakai DPKTb itu bagian dari fasilitasi KPU. Dan itu bagian dari sosialisasi pemilih juga, karena KPU memfasilitasi informasi," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
