JAKARTA -- Relawan pendukung masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) mendeklarasikan pernyataan damai dan siap menerima hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Para relawan tersebut juga melebur menjadi Relawan Bersatu Pro NKRI dan Pemilu Jurdil.
Pernyataan damai tersebut disaksikan Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Sutarman. "Kami minta kepada relawan Prabowo-Hatta dan masyarakat Indonesia agar menciptakan suasana sejuk dan tidak menimbulkan hal-hal negatif. Jika ada perselisihan kedua pihak, kami meminta tim sukses agar menyelesaikan dengan hikmat lewat jalur hukum," kata inisiator relawan Prabowo-Hatta, AS Erlangga, di Balai Kartini, Jakarta, Ahad (20/7).
Foto:Agung Supriyanto/agung suprianto
Deklarasi Pemilu Damai
Erlangga yang mewakili relawan dari capres dan cawapres nomor urut satu itu mengatakan, pihaknya siap menerima siapa pun capres dan cawapres yang memenangi pertarungan Pilpres 2014. Sementara itu, inisiator relawan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Ananda Mustadjab Latip, menyayangkan kondisi psikologis relawan kedua kubu yang menegang belakangan. "Selama kampanye, terjadi kondisi psikologis dari relawan rasanya kok tegang banget padahal pesta demokrasi harusnya senang-senang saja," kata Ananda dari kelompok relawan Gerakan Kebangsaan.
Panglima TNI Jendral Moeldoko mengatakan, pada Pilpres 2014 TNI berada dalam situasi yang dilematis antara tuntutan menjaga demokrasi sekaligus menegakan stabilitas keamanan. "Ini kondisi paradoks yang tidak mudah bagi TNI," kata Moeldoko.
Moeldono mengatakan, pengalaman Indonesia menunjukkan stabilitas dan demokrasi sering menghasilkan efek yang bertentangan satu sama. Stabilitas yang terlalu kuat, misalnya, bisa membahayakan demokrasi. Pun sebaliknya, demokrasi yang terlalu bebas juga bisa mengganggu stabilitas. "Stabilitas sangat kencang, demokrasi menjadi sempit. Demokrasi luas, tapi stabilitas terganggu," ujar Moeldoko.
Kendati bukan kerja mudah, Moeldoko menegaskan, TNI akan bekerja keras mengawal dan menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia. Dia mengatakan, Indonesia harus belajar banyak dari sejumlah negara, seperti Mesir dan Suriah yang terpuruk lantaran gagal dalam mengawal demokrasi. "Kita tidak ingin Indonesia yang porak-poranda dan hancur lebur," katanya.
Jendral Sutarman meminta kubu kedua pasangan calon menghormati keputusan KPU tentang penetapan pemenang Pilpres 2014 pada 22 Juli 2014. Sebab, kata Sutarman, tidak mungkin KPU memenangkan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden sekaligus.
"Nanti ada presiden yang satu kerja siang, satunya lagi kerja malam," ujar Sutarman. Selain itu, Sutarman juga meminta para pendukung capres-cawapres menempuh jalur hukum apabila merasa tidak puas dengan keputusan KPU. rep:m akbar wijaya/antara ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
