Monday, 25 Jumadil Awwal 1441 / 20 January 2020

Monday, 25 Jumadil Awwal 1441 / 20 January 2020

KPK Kembali Periksa Rombongan Haji Suryadharma Ali

Jumat 18 Jul 2014 14:18 WIB

Red: Damanhuri Zuhri

Suryadharma Ali

Suryadharma Ali

Foto: Republika/ Wihdan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa anggota rombongan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali yang berangkat tahun 2012 sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 2012-2013.

Saksi-saksi tersebut adalah ajudan istri menteri Sholichul Qobri, pengawal menteri Hendri Amri M, mantan ajudan menteri Karto Hamid, ajudan istri menteri Sudnari Kasiran, pengawal menteri Agus Riadi Pranoto, ajudan menteri M Mukmin Timoro.

Selain itu KPK juga memanggil Sekretaris Menteri Agama Abdul Wadud Kasyful Anwar, Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Joko Purwanto serta istri Joko, Deasy Aryani Larasati.

"Para saksi diperiksa untuk tersangka SDA (Suryadharma Ali)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Kamis.

Kemarin KPK juga sudah memeriksa Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Banten Mohammad Margiono. Margiono yang berangkat haji bersama dengan istrinya itu mengaku bahwa ia ikut rombongan menteri dengan masuk kategori petugas haji, padahal bukan petugas haji.

KPK juga sudah memeriksa istri Suryadharma Ali, Wardhatul Asriah dan menantunya Rendhika Deniardy Harsono yang ikut rombongan haji tersebut.

KPK dalam kasus ini menduga ada pelanggaran dalam beberapa pokok anggaran yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pemondokan, hingga transportasi di jamaah haji di Arab Saudi.

Suryadharma Ali diduga mengajak keluarganya, unsur di luar keluarga, pejabat Kementerian Agama hingga anggota DPR untuk berhaji padahal kuota haji seharusnya diprioritaskan untuk masyarakat yang sudah mengantri selama bertahun-tahun.

KPK dalam perkara ini menetapkan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka berdasarkan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 KUHP.


sumber : antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA