Dalam membangun rumah sederhana untuk hunian berimbang ini, pemerintah membolehkan adanya kerjasama antar pengembang. Bertambahnya jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 230 juta jiwa lebih, telah mendorong meningkatnya kebutuhan akan sandang pangan yang besar.

Kebutuhan pangan dan sandang relatif lebih murah untuk diperoleh. Namun, tidak demikian halnya dengan kebutuhan papan sebagai tempat tinggal yang layak.

Hal itu karena papan atau tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar yang paling mahal. Terlebih, lahan untuk membangun tempat tinggal tidak berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Semakin banyak manusia yang lahir di Indonesia, akan semakin sempit lahan yang tersedia untuk dibangun tempat tinggal. Bagi masyarakat menengah atas, mendapatkan rumah yang layak tidaklah sulit. Namun bagi mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), rumah hanya menjadi anganangan.

Hal itu karena kenaikan penghasilan MBR tidak sesuai dengan kenaikan harga rumah yang lebih cepat. Selain itu, rumah menjadi unit aset yang belum pernah mengalami penurunan harga. Akibatnya, angka backlog perumahan di Indonesia saat ini sudah terlampau besar, diprediksi menjadi 15 juta unit pada tahun 2015 nanti.

Jumlah backlog perumahan itu akan terus bertambah kalau tidak ada solusi penyelesaian dari semua pihak. Salah satu solusi pengurangan backlog tersebut adalah dengan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang saat ini masih dibahas di DPR RI. Angka backlog perumahan yang sangat besar itu tidak dialami masyarakat menengah atas.

Jumlah backlog tersebut adalah mereka yang masuk dalam kategori MBR atau miskin yang tidak mampu untuk membeli rumah. Bagi masyarakat berpenghasilan besar, rumah bukan menjadi masalah. Mereka dapat memilih ingin membeli rumah yang mana, pasalnya pengembang properti saat ini sudah banyak menyediakan pilihan rumah menengah atas. Sedangkan untuk rumah MBR, tiap tahun hanya tersedia sekitar 200 ribu unit.

Masalah lain muncul ketika ada perbedaan mencolok antara kawasan rumah mewah dengan rumah MBR. Rumah mewah dibangun dengan segala fasilitasnya, sedangkan rumah untuk MBR dibangun di kawasan pinggiran dengan segala kekurangannya. Melihat kondisi ini, pemerintah berdasarkan Undang- Undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman dan Undang-Undang No 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun mengeluarkan Peraturan Menteri Peruma an Rakyat tentang Hunian berimbang.

Hunian berimbang ini diatur dalam Permenpera no 10 tahun 2012 dan Permenpera No 7 tahun 2013. Hunian berimbang ini dibuat untuk mewujudkan kerukunan antar golongan masyarakat baik antar profesi, kondisi ekonomi serta status sosial. "Hunian berimbang ini menginginkan adanya kohesi sosial di antara masyarakat," kata Lita Matongan, Asisten Deputi Penyediaan Prasarana Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat di Jakarta beberapa waktu lalu.

Jika menilik dasar hunian berimbang dari UU, maka pengembang wajib melaksanakan aturan ini karena perintah UU. Aturan baru hunian berimbang mewajibkan setiap pembangunan 1 unit rumah mewah, harus disertai 2 rumah menengah dan 3 rumah sederhana. Lebih lanjut, dalam Permenpera No 7 tahun 2013 mengatur pengembang yang membangun rumah 15-1000 unit boleh membangun rumah sederhana tidak dalam 1 hamparan, namun tetap dalam satu Kabupaten/ Kota.

Sedangkan untuk pengembang yang membangun dalam skala besar yaitu lebih dari 1000 rumah harus dalam satu hamparan, artinya dalam ham paran tersebut dibangun rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana dengan komposisi per ban dingan 1:2:3.

Untuk lebih meng untungkan pengem bang, rumah se derhana dapat dikonfersikan dalam rumah susun umum. Hal ini mengingat lahan untuk membuat perumahan semakin sempit dan mahal. Bahkan, dalam membangun perumahan hunian berimbang ini, pemerintah membolehkan adanya kerjasama antar pengembang, namun kerjasama ini harus dilakukan saat awal perizinan, bukan di tengah proses pembangunan.

Jalin kerjasama

Ketua Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Eddy Ganefo menilai, hunian berimbang sangat sulit dilakukan tanpa adanya kerjasama antar pengembang. Hunian berimbang ini memaksa pengembang menerapkan dua konsep berbeda dalam satu unit kerja. Pengembang besar yang sudah berpengalaman dengan pemba ngunan perumahan mewah tidak mungkin membuat konsep untuk rumah sederhana.

Selain berbeda tujuan, pengembang besar ingin tetap menjaga citranya di segmen perumahan mewah. Dengan membangun rumah sederhana, bagi pengembang besar hanya akan mendatangkan keuntungan yang sangat kecil. Jadi, solusi yang paling tepat untuk menciptakan hunian berimbang adalah membangun sesuai kapasitas pengembang masing-masing.

Yaitu dengan kerjasama antar pengembang besar dan kecil untuk merealisasikan aturan Permenpera tentang hunian berimbang ini. Dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat ini, Pemerintah sudah memberikan lampu hijau untuk menjalin kerjasama ini. Dengan kerjasama ini, pengembang besar tetap membangun rumah mewah, sedangkan pengembang kecil akan fokus menggarap rumah sederhana. "Hunian berimbang ini bisa diwujudkan jika ada kerjasama antara pengembang rumah mewah dan pengembang rumah murah," kata Eddy Ganefo.

Menurut pakar Tata Kota, Yayat Supriatna, konsep hunian berimbang tidak mungkin direalisasikan jika mendasarkannya pada aspek ekonomi. Sebab, membangun rumah sederhana dengan nilai lahan sama dengan rumah mewah tidak dapat diterapkan pengembang yang memang mencari keuntungan. Namun dari aspek sosiologis, hunian berimbang yang tidak rasional sekalipun dapat dilakukan. Dengan dipaksakan, rumah yang sebelumnya menjadi barang ekonomi ini harus diubah menjadi barang sosial. Yaitu memberikan kesempatan pada warga untuk mendapatkan tempat tinggal dan bersosialisasi. "Secara ekonomi hunian berimbang tidak mungkin dilakukan, tapi secara sosial bisa, tapi pertanyaan selanjutnya bagaimana faktor ekonomi ini supaya tidak menjadi membebani," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika