Survei yang Menangkan Prabowo Fiktif dan Rekayasa?
Kamis , 17 Jul 2014, 17:01 WIB
Republika/Erik PP
Kicauan Direktur Eksekutif CIRUS Surveyors Group (CSG) Andrinof Chaniago terkait Puskaptis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) tidak menghadiri undangan audit dari Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) pada Rabu (16/7). Puskaptis termasuk satu dari empat lembaga survei yang memenangkan pasangan Prabowo-Hatta berdasarkan quick count Pilpres 9 Juli.

Direktur Eksekutif CIRUS Surveyors Group (CSG) Andrinof Chaniago turut mengomentari masalah itu. Secara tersirat, Andrinof menduga survei Puskaptis itu dilakukan secara fiktif. Karena itu, ia heran dengan sikap pasangan Prabowo-Hatta yang mengklaim kemenangan berdasarkan hitung cepat Puskaptis.

"Kalau ternyata quick count Puskaptis itu fiktif dan rekayasa, lalu klaim menang kubu Prabowo-Hatta didasarkan hasil quick count tersebut, ini skandal besar," kata Andrinof melalui akun Twitter, @andrinof_a_ch.

Menurut dia, hal itu berbeda dengan delapan lembaga survei yang memenangkan pasangan Jokowi-JK. Andrinof yang juga tim pakar Jokowi-JK menyebut, lembaga survei yang mengunggulkan pasangannya itu sudah diaudit tim independen. Dua hal itu yang membedakan lembaga survei yang memenangkan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK.

"Lembaga-lembaga survei yang hasilnya Jokowi-JK menang sudah diaudit tim independen. Yang menangin Prabowo-Hatta tidak mau diaudit," ujarnya menjawab mention akun @dekconan.

Sebelumnya, Direktur Puskaptis, Husin Yazid menuding Persepi sebagai lembaga yang tidak diakui keberadaannya. Atas dasar itu, ia tidak mempermasalahkan pemecatan Puskaptis dari keanggotaan Persepi. "Nggak masalah dikeluarkan, Persepi itu kan ilegal," ujar Yazid saat dihubungi Republika Online, Kamis (17/7).

Husin menjelaskan, Persesi merupakan lembaga yang belum memiliki badan hukum yang jelas. Sehingga dapat dikatakan sebagai lembaga yang tidak resmi. Dia mengaku, alasan tersebut pula yang membuat lembaganya menolak untuk diaudit pihak yang mendukung Jokowi. "Persepi tidak memiliki notaris," katanya.

Redaktur : Erik Purnama Putra
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar