REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pangdam Kodam VII/Wirabuana Mayjen TNI Bachtiar memerintahkan kepada seluruh prajuritnya untuk mengawal penghitungan hasil pemungutan suara demi mencegah adanya kecurangan, maupun sabotase dalam proses pelaksanaan Pemilihan Presiden 2014.
"Kita tidak ingin ada sesuatu terjadi yang dapat mengganggu hasil penghitungan suara, makanya saya memberikan penekanan kepada semua prajurit untuk mengawal dengan ketat kotak-kotak suara itu," ujarnya di Makassar, Senin.
Ia menyatakan, meski pelaksanaan pemungutan suara di Sulsel pada 9 Juli telah berjalan dengan kondusif, namun proses pengamanan tidak boleh lengah.
Karena itu, dirinya tidak ingin ada sesuatu yang dapat mengganggu jalannya hasil penghitungan, makanya proses penghitungan dari tingkat PPS hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten, kota dan provinsi akan dijaga ketat.
"Sampai tanggal 18-19 Juli nanti penghitungan di KPU Sulsel diharapkan selesai dan prosesnya tinggal ke KPU pusat. Baru saat itu saya bisa bernafas lega," katanya.
Demi terciptanya suasana aman dan tertib dalam proses pemilihan presiden itu, dirinya mengaku terus memantau perkembangan hasil penghitungan mulai dari tingkat TPS hingga KPU.
Bachtiar juga memerintahkan semua perwira pengendalinya untuk melaporkan perkembangan itu kepada dirinya hasil yang didapatkan di lapangan yang dikawal oleh prajuritnya.
"Anak buah saya secara rutin terus melaporkan kondisi perhitungan suara manual. Setengah jam sekali saya perwira-perwira saya melaporkannya kepadaku," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Laode Arumahi mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan dalam pelaksanaan perhitungan suara manual.
Laode mengatakan pihaknya tak henti-hentinya mengingatkan para petugas pelaksana di lapangan perihal tata cara perhitungan agar tidak terjadi pelanggaran pidana maupun administrasi.
Dia mengimbau agar panitia memastikan agar saksi tiap pasangan dan Petugas Pengawas Lapangan (PPL) telah menerima formulir C1. Kemudian, ia meminta agar Rapat Pleno Rekapitulasi suara tiap tingkatan baru bisa dilaksanakan setelah saksi dan Pengawas Pemilu hadir lengkap.
"Pengawas Pemilu juga diminta untuk aktif dalam rapat pleno rekapitulasi dan tetap mengedepankan netralitas demi pemilu yang berintegritas," tegasnya.
Pilpres 2014 diikuti oleh dua kandidat, yakni pasangan nomor urut 1 Prabowo-Hatta Rajasa, dan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hasil rekapitulasi dari KPU kini sangat dinantikan untuk menentukan peraih suara terbanyak, sebab kedua pihak saling klaim kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat (quick count).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
