JAKARTA — Kapuspen TNI, Mayjen TNI Fuad Basya, mengatakan, tak ada instruksi formal dari TNI bagi personel yang bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencatat hasil perhitungan suara di sana. Kendati demikian, TNI tetap mengawal perhitungan suara untuk mencegah kecurangan.
"Kami tidak urus formulir C1. Itu menjadi urusan penyelenggara pemilu," kata Fuad kepada Republika, akhir pekan lalu. Ia menambahkan, petugas di lapangan hanya akan mencatat kondisi sosial dan demografi pemilu. Hal itu dinilai dapat membantu mereka dalam mengantisipasi konflik dan memetakan kekuatan serta potensi kemenangan para pasangan calon yang berkompetisi.
Fuad tak menampik, potensi gangguan keamanan pascapilpres ini memang masih ada. Terlebih, setelah nanti KPU mengumumkan kandidat terpilih. Pihak yang awalnya mendeklarasikan kemenangan lalu dianggap kalah atas hasil rekapitulasi suara, menurutnya, bisa saja terprovokasi. "Di sanalah TNI bertugas, yakni mengamankan jalannya tahapan pemilu sampai semuanya dinyatakan selesai," ujarnya.
Ia mengungkapkan, pelaksanaan pemilu berjalan lancar. Kerawanan gangguan keamanan pun masih bisa ditangani kepolisian sehingga belum mendesak keterlibatan TNI. Namun, Fuad menambahkan, TNI mempunyai data lengkap daerah mana saja yang dianggap berpotensi jadi lokasi konflik.
Kawal suara
Selain itu, TNI AD melalui Komando Resor Militer 031 Wira Bima di Provinsi Riau ikut mengawal perhitungan hasil pemungutan suara untuk mencegah adanya kecurangan. Personel juga mencegah terjadinya sabotase dalam proses perhitungan suara.
"Saya khawatir kotak-kotak suara itu disabotase di jalan. Karena itu, sampai sekarang TNI masih aktif mengawalnya," kata Komandan Korem 031 WB, Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto. Ia mengatakan, meski pelaksanaan pemungutan suara di Riau berjalan kondusif, pengamanan tidak boleh lengah. Sebab, perhitungan dari tingkat PPS hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota dan provinsi belum rampung.
Ia mengatakan secara rutin terus melaporkan kondisi perhitungan suara manual di Riau kepada Panglima Kodam Bukit Barisan. "Setengah jam sekali saya rutin laporan ke Pangdam," ujarnya.
Selain itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau Rusidi Rusdan mengatakan terus melakukan pengawasan dalam pelaksanaan perhitungan suara manual. Rusidi mengingatkan para petugas pelaksana di lapangan perihal tata cara perhitungan agar tidak terjadi pelanggaran pidana maupun administrasi.
Ia meminta panitia memastikan saksi tiap pasangan dan Petugas Pengawas Lapangan (PPL) menerima formulir C1. Kemudian, ia meminta agar Rapat Pleno Rekapitulasi suara tiap tingkatan baru bisa dilaksanakan setelah saksi dan pengawas pemilu hadir lengkap. "Pengawas pemilu juga diminta untuk aktif dalam rapat pleno rekapitulasi dan jaga netralitas," katanya tegas. rep:andi mohammad ikhbal/antara ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
