JAKARTA — Kedua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diminta untuk menahan diri dan menghindari konflik sosial pascapemilihan presiden. Kedua kubu juga diminta untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa memecah belah bangsa.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie mengatakan, tiap-tiap pihak bisa mengawal proses pemilu dari bawah dan tidak perlu ancam-mengancam dengan mengeluarkan pernyataan berlebihan bahwa kalau kalah, pasti ada pihak yang curang bermain dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Marzuki juga meminta lembaga-lembaga survei jangan merasa paling benar dan jangan memprovokasi masyarakat dengan pernyataan seperti itu. "Mulai sekarang berpikirlah tentang masa depan Indonesia. Rakyat saja bisa dewasa, jangan justru elitenya yang tidak bisa dewasa," katanya, Ahad (13/7).
Dia pun meminta aparat kepolisian menyediakan pengamanan tidak hanya untuk para pesera pilpres, tapi juga para komisioner KPU. "Masyarakat tentunya juga tidak mau komisioner KPU jadi korban jika hasilnya tidak sesuai keinginan satu kelompok. Mereka bertugas menjalankan tugas negara, harus bisa merasa aman," ujarnya.
Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI) Sri Budi Eko Wardani menyatakan bahwa situasi dan kondisi politik pascapilpres menjadi peringatan bagi integritas KPU. "KPU harus menghadapi ekses dan dampak dari publikasi informasi hasil pemungutan suara pilpres yang simpang siur, menimbulkan polemik, dan kebingungan di masyarakat," katanya.
Menurut Sri Budi, integritas dan indepedensi KPU sebagai penyelenggara pilpres sedang diuji. Terlebih, pascapengumuman hitung cepat dengan hasil berbeda versi lembaga survei.
Fungsionaris DPD PDIP Sulawesi Tenggara Nursalam Lada meminta masyarakat untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari KPU soal hasil perhitungan suara Pilpres 9 Juli 2014.
"Kita harapkan masyarakat tidak terpengaruh dengan hasil hitung cepat perhitungan suara pemilihan presiden oleh sejumlah lembaga survei yang berbeda-beda," ujar Nursalam di Kendari.
Hasil hitung cepat yang memunculkan dua versi pemenang pilpres, kata dia, hanya akan menimbulkan pertentangan di tengah masyarakat. Nursalam meminta masyarakat agar ikut berpartisipasi mengawasi hasil perhitungan suara pilpres, mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK hingga KPU, sehingga tidak terjadi kecurangan pilpres oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. "Mengawasi hasil perhitungan suara pilpres ini menjadi sangat penting, untuk mencegah berbagai kecurangan, terutama menyangkut hasil perhitungan suara," katanya.
Menurut dia, kecurangan dalam pilpres, terutama manipulasi hasil perhitungan suara, bisa menghasilkan pemimpin bangsa yang tidak dikehendaki rakyat. Sebab, kehendak rakyat yang sesungguhnya, kata dia, sudah dituangkan dalam kertas surat suara saat mencoblos di dalam bilik tempat pemungutan suara (TPS).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dedy Yulianto, berharap Pemilu Presiden 2014 tidak diwarnai konflik sosial di kalangan simpatisan dan masyarakat. "Kamis berharap pilpres dapat benar-benar berjalan dengan damai, demokratis, lancar, tertib, dan jauh dari tindak kekerasan, pelanggaran, dan penyimpangan, baik dari kalangan simpatisan maupun masyarakat," ujarnya.
Dia mengatakan, masyarakat perlu mewujudkan pilpres yang damai agar tidak menodai tujuan dari pesta demokrasi yang akan menentukan nasib rakyat Indonesia lima tahun ke depan. "Damai merupakan faktor penting dalam mendorong terwujudnya Indonesia yang sejahtera, aman, dan tenteram untuk menuju negara yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya," kata Dedy. rep:C57/antara ed: muhammad fakhruddin
Ikuti Whatsapp Channel Republika
