REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Dengan berseragam batik, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan istrinya, Nina Kirana menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden (pilpres) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Rabu (9/7). Pakdhe Karwo, begitu dia akrab disapa, menilai pelaksanaan pilpres setempat aman meski sempat ada aksi pelanggaran aturan pemilu atau kecurangan.
Pakdhe Karwo yang juga membawa dua anaknya, Kartika Ayu Prawitasari dan Ferdian Timur Satyagraha serta istri, Asdita Apiliasari datang ke TPS sekitar pukul 10.15 WIB. Setelah mendaftar di petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan menunggu beberapa menit Pakdhe Karwo yang terdaftar di nomor 55 dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan hak pilihnya bersamaan dengan istri. Di TPS 27 tersebut, sebanyak 490 warga terdaftar dalam DPT.
Ditemui seusai mencoblos, Pakdhe Karwo mengungkapkan pelaksanaan pilpres di Jawa Timur relatif aman. Menurutnya, tidak ada gerakan yang membuat pesta demokrasi di Jatim berjalan tidak adil. "Sampai tadi subuh saya terus koordinasi di lapangan, pelaksanaannya aman di seluruh Jawa Timur. Bahkan setelah subuh saya koordinasi dengan Kapolda dan Pangdam, suasananya aman di Jatim," ungkapnya.
Terkait wilayah rawan konflik pilpres, Pakdhe Karwo mengungkapkan tidak ada pengamanan khusus di daerah tertentu. Tingkat pengamanan di kawasan timur hingga wilayah barat Jatim sama. "Pengamanan di daerah tertentu seperti di Madura, sampai ke barat, Madiun, pengamanannya sama," ujar Pakdhe Karwo.
Meski demikian, Pakde Karwo mengakui Jawa Timur tidak sepenuhnya bersih dari aksi kecurangan. Di Mojokerto dan Magetan, anggota KPPS tertangkap tangan membagi-bagikan uang kepada warga pada Selasa (8/7) malam. "Ya itu laporan di lapangan seperti itu, tapi cepat pengamanannya, artinya ada ekses, dari sebagian besar kasus pilpres, demokrasi seperti ini, ada ekses seperti itu, tapi relatif stabil," ungkapnya.
Kasus kecurangan pemilu di Jatim, kata Pakdhe Karwo sudah ditangani Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan aparat penegak hukum setempat. Dengan penanganan tersebut, kecurangan dinilai tidak akan berdampak luas.
Pemimpin Jatim yang juga menjadi Ketua DPD Partai Demokrat tersebut menilai kedewasaan politik masyarakat setempat sudah luar biasa. Namun, dia tetap meminta masyarakat Jawa Timur kompak. "Semua yang dipilih masyarakat adalah pemimpin kita. Selesai demokrasi ini, kita kompak membangun," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
