REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu menyatakan, publikasi opini seolah-olah penyelenggaraan pemilu curang dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 harus dihentikan.
"Hal ini merupakan provokasi yang sama saja mengajak masyarakat untuk tidak mempercayai penyelenggara pemilu," katanya dalam pernyataan pers di Jakarta, Selasa, terkait dengan pelaksanaan
pemilu presiden dan adanya upaya provokasi tentang penyelenggaraan pilpres curang. Dia menegaskan, masyarakat harus mempercayai penyelenggara pemilu dan mengikuti aturan main yang sudah ditetapkan penyelenggara pemilu.
Provokasi lainnya secara vulgar juga muncul di tengah masyarakat dengan spanduk bahwa hanya kecurangan yang bisa mengalahkan calon tertentu. "Ini bentuk provokasi ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu," kata Khatibul Umam Wiranu.
Provokasi untuk tercipta kerusuhan dalam pilpres ini juga terjadi dimana-mana. Mulai dari masyarakat kota sampai di desa-desa suasananya keras dan tajam. Karena itu, masyarakat jangan percaya terhadap isu-isu.
"Cek dan kroscek dulu segala informasi, berita yang masih belum yakin kebenarannya," katanya.
Terkait dengan kericuhan yang terjadi di Hongkong, informasi yang dihimpun dari petugas di lapangan, hal tersebut muncul karena protes dari kelompok masyarakat yang sudah diberi kesempatan dengan
perpanjangan waktu, namun tidak digunakan dengan baik. Tidak hanya itu, kata dia, adanya mobilisasi massa datang pada saat pukul 17.00 waktu Hongkong, menjelang ditutupnya TPS. Sebagian terdaftar sebagai pemilih dan sebagian tidak terdaftar.
"Pertanyaannya mengapa mereka datang menjelang TPS ditutup?," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
