REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Pusat Kajian Politik Islam dan Pancasila, Yudha Firmansyah mengaku heran fenomena jelang pilpres 2014. Yaitu, terkait lembaga jajak pendapat yang tidak merilis hasil survei.
Padahal, lembaga itu biasanya rajin merilis survei pada setiap momen pemilu atau pilkada. Termasuk ketika Joko Widodo (Jokowi) baru diumumkan sebagai capres.
"Apa karena faktor kenaikan Prabowo-Hatta? Apa karena Jokowi-JK sudah di bawah Prabowo?" ujarnya di Jakarta, Senin (7/7).
Ia menyatakan, sejatinya yang perlu dicurigai adalah lembaga yang tidak merilis hasil surveinya. Sebab, ada kemungkinan lembaga itu menyimpan informasi yang benar untuk diketahui publik.
"Kalau menang, ya katakan menang, meningkat atau menurun. Kalau yang merilis survei kan bisa dikejar tuh. Dibongkar metodologinya, dikritik. Nah yang diam ini yang bahaya," imbuhnya.
Melihat perkembangan, katanya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa diperkirakan akan menang pilpres. Indikatornya, mayoritas lembaga survei menyebut elektabilitas pasangan nomor urut satu itu unggul di atas Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
“Saya kira bakal menang. Lebih dari 10 lembaga survei, loh,” kata Yudha.
Ia menyebut, survei terbaru dikeluarkan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Ahad 6 Juli 2014. Hasilnya, Prabowo-Hatta mendapat respon publik sebesar 47,93 persen dan Jokowi-JK 43,05 persen.
Pada 1 Juli, Institut Survei Indonesia (ISI) juga menyatakan, elektabilitas Prabowo-Hatta mencapai 52,55 persen dan Jokowi-JK 47,45 persen.
Pusat Data Bersatu (PDB) juga menyatakan elektabilitas Prabowo-Hatta mencapai 40,6 persen. Sementara Jokowi-JK 32,2 persen.
Lalu, Indonesia Network Elections Survey (INES) melakukan survei yang sama dan menyatakan, Prabowo-Hatta mendapat 54,3 persen. Sedangkan Jokowi-JK 37,6 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
