REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Migrant Care mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemungutan suara ulang di Hong Kong. Untuk mengakomodasi ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak dapat menggunakan hak pilih mereka Ahad (6/7) kemarin.
"Kami meminta lembaga penyelenggara pemilu memfasilitasi banyak pemilih di Hongkong, yang sebagian besar adalah buruh migran, agar dapat menggunakan hak pilih mereka untuk Pilpres. Kami meminta dilakukan pemungutan ulang," kata Direktur Eksekutif Anis Hidayah di kantor KPU,Jakarta, Senin (7/7).
Migrant Care, menurut Anis, telah mengantongi bukti rekaman video dan testimoni dari buruh migran di Hong Kong. Yang menguatkan dugaan penyelenggara pemilu di Hong Kong tidak mengakomodasi hak konstitusi pemilih.
Jika KPU menggunakan alasan pemilih baru datang ke TPS setelah pukul 17.00 WIB, Anis menyayangkan tidak sigapnya KPU sebagai penyelenggara pemilu. Harusnya, kata dia, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) menyiapkan altrenatif lain untuk mengakomodir hak pemilih.
"Sejak pagi, pemilih sudah memadati separuh lapangan Victoria Park. Kalau PPLN sudah menyosialisasikan bahwa TPSLN buka pukul 09.00-17.00 waktu setempat, mestinya ketika sudah pukul 16.00 disusun strateginya seperti apa sehingga jangan sampai ada kerumunan pemilih yang sudah datang ke sana tapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya," ujar Anies.
Karena itu, Migrant Care akan mengadukan KPU dan Bawaslu karena tidak memfasilitasi hak warga Negara Indonesia pemilih.
Sebelumnya, pada Ahad sore, jejaring sosial facebook dan twitter diramaikan isu tentang pemilu di Hong Kong yang nyaris rusuh. Lantaran ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS yang dibangun di Victoria Park, Hong Kong. Mereka tidak bisa memilih karena TPS sudah ditutup pada pukul 17.00 waktu setempat. Sementara penyelenggara pemilu disebut tidak berupaya mengakomodir kepentingan pemilih.
Bahkan, di twitter dan facebook beredar foto Sigit Pamungkas yang sedang melakukan pemantauan di Hong Kong. Dalam foto tersebut, dituliskan Sigit mengatakan TPS akan dibuka kembali selama pemilih memilih capres tertentu.
Dalam foto yang beredar, Sigit disebut sebagai pejabat konsulat Indonesia di Hong Kong. Beredar juga video yang memperlihatkan Sigit berada di tengah kerumunan WNI yang melakukan unjuk rasa di Victoria Park.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
