Kamis 03 Jul 2014 12:02 WIB

Jokowi: Tegakkan Hukum Penyebar Kampanye Hitam Sebelum Pilpres Dilaksanakan

Rep: c69/ Red: Muhammad Hafil
Joko Widodo (Jokowi)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Calon Presiden nomor urut dua, Joko Widodo menilai ada pembiaran atas kampanye negatif yang selama ini marak terjadi. Ia melihat tidak ada penegakan hukum yang berani untuk menindak tegas para pelaku kampanye hitam. 

"Ambil saja, kalau orangnya Jokowi ambil saja, biar yang putuskan pengadilan, jangan takut akan ada tekanan dari partai atau tekanan politik, kalau ada ketegasan semua akan mikir seribunkali untuk mencoba hal tidak baik, ini dibiarkan makanya yang lain ikutan," katanya kepada wartawan di Hotel Holiday Inn, Jl. IR. Juanda, Kota Bandung, Kamis (3/7).

Ia menyatakan tudingan PKI terhadap dirinya merupakan penghinaan terbesar. Pasalnya, tudingan itu tidak hanya kepada dirinya, tapi menyangkut orang tua dan keluarganya. Menurutnya tudingan kali ini sudah sangat keterlaluan.

Ia juga mengatakan untuk jangan menyalahkan relawan, apabila mereka jadi tersulut dengan adanya kampanye-kampanye negatif terhadap dirinya. Meskipun, katanya selama ini dirinya dalam setiap kesempatan dimanapun selalu mengimbau kepada para pendukungnya untuk bersabar. "Realawan itu jutaan, sulit untuk kita suruh sabar terus, jangan salahkan mereka, salahkan yang buat isu fitnah yang buat mereka jadi panas," katanya.

Ia menambahkan untuk antisipasi kecurangan pada pelaksanaan Pilpres 9 Juli nanti, pihaknya telah menyiapkan saksi. Ia juga mengatakan telah disiapkan Satgas anti money politic dan anti curang di setiap kota, kabupaten, dan provinsi. Penjagaan itu dilakukan tidak hanya pada hari pelaksanaan Pilpres. Namun juga sebelum Pilpres dilaksanakan. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement