Indonesia disebut-sebut memiliki keuntungan demografis berupa penduduk yang melimpah. Hal tersebut berujung pada melonjaknya industri yang menyasar kebutuhan-kebutuhan dasar. Salah satunya adalah kebutuhan pangan, baik sebagai kebutuhan pokok maupun rekreasional.
Bagaimana para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) diharapkan mengelola sektor industri tersebut? berikut wawancara wartawan Republika Erdy nasrul dengan Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Franky Sibarani.
Bagaimana sosok presiden yang diharapkan pengusaha, terutama di sektor makanan dan minuman?
Saat ini, kita menyadari menghadapi momen penting. Sebabnya, ini sangat menentukan lima tahun ke depan. Nasib bangsa ini ke depan berada di tangan capres yang kita pilih dalam waktu dekat. Siapa pun nanti yang terpilih tentunya haruslah yang mampu memaksimalkan penyerapan tenaga kerja.
Bagaimana kriteria calon presiden berdasarkan harapan itu?
Tentu yang mampu menampung dan mengaplikasikan aspirasi semua pihak. Semua kalangan, baik itu pengusaha, tenaga kerja, birokrat, dan berbagai pihak. Dari pengusaha, tentunya kita mengharapkan pemerintah dapat merangkul pengusaha.
Kami berharap dapat ikut diberikan kesempatan membangun bangsa ini. Penyerapan tenaga kerja tentu sangat mungkin kami lakukan. Namun demikian, tentunya pemerintah nanti harus dapat menyerap aspirasi semua pihak secara adil, tidak hanya segelintir orang.
Bagaimana kinerja pemerintah selama ini terkait para pengusaha?
Kami dari kalangan pengusaha kerap dinomorduakan. Dalam pergesekan dengan masyarakat ataupun buruh, misalkan, selalu saja kami dibelakangkan. Sedangkan, mereka dikedepankan.
Ini bukan berarti kita ingin dimenangkan dalam pergesekan. Yang kami inginkan adalah semua pihak dapat dirangkul dan diuntungkan. Ini nantinya dapat memaksimalkan kinerja semua pihak.
Menurut Anda, apa yang mesti dilakukan pemerintah mendatang untuk menumbuhkan perekonomian?
Soal penyelesaian pergesekan tentu salah satunya. Selain itu, kita juga butuh regulasi yang mempermudah. Jangan sampai regulasi mempersulit kami. Birokrasi juga haruslah mempermudah kami. Jangan sampai kami justru dipersulit, sehingga membuat banyak celah yang merugikan kami. rep:erdy nasrul ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
