Rabu 25 Jun 2014 06:35 WIB

Timses Prabowo: Asing Tidak Boleh Intervensi Kedaulatan Indonesia

Rep: c92 / Red: Hazliansyah
  Capres nomor urut satu, Prabowo Subianto (tengah) menyapa pendukung dan simpatisan saat menghadiri apel Ansor Serba Guna (Banser) untuk Indonesia bangkit di Lapangan Puri, Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (24/6). (Antara/Syaiful Arif)
Capres nomor urut satu, Prabowo Subianto (tengah) menyapa pendukung dan simpatisan saat menghadiri apel Ansor Serba Guna (Banser) untuk Indonesia bangkit di Lapangan Puri, Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (24/6). (Antara/Syaiful Arif)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota tim sukses Prabowo-Hatta yang juga juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengatakan pihak asing tidak seharusnya melakukan intervensi terhadap kedaulatan Indonesia.

Hal itu terkait permintaan Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) untuk Indonesia yang meminta penyelidikan terhadap Prabowo atas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang ditulis the Wallstreet Journal Indonesia.

"Apapun bentuk intervensi pihak asing terhadap kedaulatan Indonesia, termasuk warganya harus ditolak. Kami mengimbau agar siapapun bangsa di dunia harus menghormati kedaulatan dan proses politik di suatu negara.” kata Mardani kepada ROL, Selasa (24/6).

Menurut Mardani, AS perlu belajar untuk membiarkan demokrasi berjalan dengan natural sesuai pada tempatnya. Desakan AS kepada pemerintah Indonesia untuk mengusut kasus HAM Prabowo dinilai akan menciptakan persepsi bahwa AS mendukung salah satu capres. 

“ini berbahaya.” kata Mardani.

Atas permintaan ini, Mardani berharap pemerintah Indonesia akan menolak hal tersebut. “Tidak perlu mengikuti permintaan yang tidak proporsional.” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Robert Blake mengatakan pemerintah Indonesia harus menyelidiki tuduhan keterlibatan calon presiden Prabowo Subianto dalam pelanggaran atas hak asasi manusia (HAM) pada dasawarsa 1990-an.

Meski demikian, Blake buru-buru mengatakan jika pemerintahnya tidak memihak calon tertentu. “Namun, kami menganggap serius dugaan pelanggaran HAM dan menyerukan pemerintah Indonesia untuk sepenuhnya menyelidiki tuduhan tersebut," ujar Blake lewat surat elektronik yang dilansir indo.wsj.com.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement