REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) untuk Indonesia Robert Blake meminta kepada pemerintah mengusut kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh calon presiden Prabowo Subianto. Mengenai permintaan tersebut, anggota Tim Sukses Prabowo-Hatta, Dradjad Wibowo mengatakan Dubes AS tidak seharusnya bicara demikian. 

“Saya rasa kalau benar begitu, itu sangat tendensius dan mencampuri urusan Indonesia.” kata Dradjad saat dihubungi Republika Online di Jakarta, Selasa (24/6). 

Dradjad menyatakan tidak ingin berandai-andai apakah pernyataan tersebut merupakan gambaran dukungan AS kepada Joko Widodo (Jokowi). Namun, menurut dia, Dubes AS seakan ingin memberikan citra negatif kepada Prabowo. “Tendensius di sini artinya ingin memberikan citra negatif ke Prabowo.” kata Dradjad.

Sebelumnya diberitakan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Robert Blake mengatakan pemerintah Indonesia harus menyelidiki tuduhan keterlibatan calon presiden Prabowo Subianto dalam pelanggaran atas hak asasi manusia (HAM) pada dasawarsa 1990-an.

Meski demikian, Blake buru-buru menambahkan jika pemerintahnya tidak memihak calon tertentu. “Namun, kami menganggap serius dugaan pelanggaran HAM dan menyerukan pemerintah Indonesia untuk sepenuhnya menyelidiki tuduhan tersebut," ujar Blake lewat surat elektronik yang dilansir WallStreetJournal.

Blake mengatakan AS dapat bekerja sama dengan siapa pun calon yang akhirnya terpilih. Kedutaan besar AS mengungkapkan dukungannya terhadap penyelidikan dan penyelesaian pelbagai dugaan kasus pelanggaran HAM.

Isu pelanggaran HAM terus menyerang kubu capres nomor urut 1, Prabowo Subianto. Dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang beredar di media, Prabowo diberhentikan dengan hormat dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) pada 1998 karena melawan perintah atasan serta menangkap sembilan aktivis mahasiswa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika