REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Salah satu pendiri Partai Hanura Fuad Bawazier meminta para purnawirawan TNI untuk menghentikkan tudingan terhadap mantan panglima Kostrad Letjen (Purn) Prabowo Subianto. Dalam hal ini, Fuad menyentil eks panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto, yang juga ketua umum Hanura.

Baru-baru ini Wiranto menyebut Prabowo berinisiatif sendiri melakukan penangkapan aktivis pada 1998. Tudingan Wiranto itu dinilai tidak berdasar pada fakta hukum yang ada. "Kita ini harus berbicara hal yang positif, jangan yang pakai dugaan-dugaan. Kalau pakai dugaan-dugaan itu gak pernah bisa ada selesainya," katanya dalam jumpa pers di Rumah Polonia, Senin (23/6).

Terkait dengan dugaan, Fuad pun mengungkap dialognya dengan mantan presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dia mengatakan, pernah menanyakan mengenai keputusan Gus Dur mencopot Wiranto dan Jusuf Kalla (JK) sebagai menteri. "Gus Dur kok Pak Wiranto dicopot? Melanggar HAM (Hak Asasi Manusia). Gus Dur bilang begitu," katanya.

Sedangkan terkait JK, Fuad mengatakan, Gus Dur menilai telah melakukan korupsi. Namun, Fuad menilai itu semua selama ini masih menjadi dugaan. "Kan masih dugaannya Gus Dur. Tapi paling enggak dicopotnya (sebagai menteri) sudah," kata mantan menteri keuangan era presiden BJ Habibie itu.

Fuad pun kembali memaparkan mengenai adanya surat perintah penangkapan dari pengadilan yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Surat penangkapan itu tertuju untuk Wiranto terkait dugaan pelanggaran HAM dalam kasus di Timor Leste pada 1999. "Seingat saya pernah mengeluarkan surat perintah penangkapan pada Pak Wiranto. Surat perintah penangkapan PBB, jangan main-main itu," ujar dia.

Karena itu, Fuad berharap jangan ada yang mengumbar dugaan-dugaan. Ia mengatakan lebih baik membicarakan hal yang jelas sebagai bagian dari edukasi politik terhadap masyarakat. "Yang pasti-pasti saja. Buktinya Pak Wiranto berhenti terhormat, masih dapat gaji, masih dapat pensiun. Ya sudah itu kita pegang," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika