REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- LLaporan keuangan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan dinilai masih banyak bermasalah. Berdasarkan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari 13 kabupaten kota di Kalsel, sebanyak delapan di antaranya belum lagi lengkap klarifikasi laporan keuangannya.

“Karena itulah, pekan lalu kami berkunjung ke Banjarmasin guna meminta penjelasan langsung kepada sejumlah pimpinan daerah di Kalsel terkait realisasi keuangan di daerah masing-masing. Kami berharap mereka bisa menuntaskan klarifikasi atas kasus-kasus hasil pemeriksaan BPK sesegera mungkin,” kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad seperti dikutip ROL, Senin (23/6).

Dalam kunjungan kerja yang digelar di Kantor Gubernur Kalsel pada Kamis (19/6) lalu itu, delegasi Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD RI menggelar rapat bersama sejumlah pejabat daerah setempat. Di antara yang hadir adalah Sekda Kalsel H Arsyadi, Kepala BPK Perwakilan Kalsel Suyatna, serta beberapa pimpinan daerah kabupaten kota di Kalsel.

Kepala BPK Perwakilan Kalsel Suyatna pada kesempatan itu menjelaskan, dari 13 kabupaten kota di Kalsel ada beberapa daerah yang tindak lanjut laporan keuangannya sudah bagus. Yaitu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Barito Kuala.

“Sementara, sisa yang delapan daerah lagi masih ada yang klarifikasi tindak lanjutnya di atas 50 persen, tapi ada juga beberapa daerah yang masih di bawah 50 persen. Kami sangat berharap daerah-daerah yang di bawah 50 persen supaya lebih optimal melakukan klarifikasi tindak lanjut ini,” ujar Suyatna.

Ikuti Whatsapp Channel Republika