JAKARTA -- Debat ketiga antarcalon presiden yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Ahad (22/6) malam menegaskan pandangan kedua capres mengenai pembangunan sektor maritim/kelautan nasional. Baik capres nomor urut satu Prabowo Subianto maupun capres nomor urut dua Joko Widodo (Jokowi) sama-sama mengedepankan pentingnya penguatan sektor maritim untuk kejayaan bangsa di masa mendatang.
Dalam pemaparan pada acara debat bertema Politik Internasional dan Ketahanan Nasional tersebut, Prabowo menyatakan sektor maritim adalah kekuatan sekaligus kekayaan nasional yang harus mendapatkan perhatian serius dan diperkuat terus-menerus. Dengan kekayaan sumber daya alam maritim yang sangat berlimpah, tidak seharusnya Indonesia selalu menjadi negara yang mengalami defisit anggaran.
"Karenanya, kita harus mengamankan kekuatan dan kekayaan nasional ini. Politik luar negeri tidak akan berarti kalau kondisi dalam negeri lemah," ujar Prabowo. Dia melanjutkan, politik luar negeri Indonesia adalah cerminan kondisi dalam negeri. Kondisi geografis nusantara yang sangat unik dan strategis dalam jalur perdagangan dua benua, yakni Asia dan Australia, haruslah dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
Capres nomor urut dua Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki posisi geostrategis yang sangat menguntungkan. Kelebihan tersebut harus dimaksimalkan dengan membangun poros maritim agar bangsa ini lebih disegani oleh negara lain.
Menurut Jokowi, geopolitik saat ini sudah bergeser dari Barat menuju Asia. Tantangan itulah yang ingin dihadapi Jokowi dengan membangun poros maritim. Dengan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim, kata dia, maka seluruh alur pelayaran dunia yang melewati wilayah Indonesia akan digunakan untuk melakukan diplomasi. Peran itulah yang menurut Jokowi akan menjadi kunci agar Indonesia menjadi negara yang lebih dihormati.
Untuk memperkuat wilayah maritim nusantara, Jokowi melanjutkan, maka hal penting yang perlu dilakukan adalah memperkuat keamanan wilayah perairan Indonesia. Caranya, dengan menambah alat-alat utama sistem persenjataan dan peralatan canggih, seperti pesawat pengintai (drone), guna mengawasi segala aktivitas militer dan ekonomi di seluruh Tanah Air.
Selain itu, Jokowi juga menginginkan adanya penguasaan terhadap industri strategis militer. Karena alasan itu pulalah, Jokowi menegaskan, pihaknya akan kembali membeli Indosat yang pernah dijual ke Singapura di saat bangsa Indonesia mengalami fase krisis ekonomi pada 2003 silam. Pernyataan Jokowi soal Indosat ini menjawab pertanyaan Prabowo soal kebijakan penjualan Indosat di era Presiden Megawati Soekarnoputri.
rep:halimatus sa'diyah /ira sasmita/wahyu saputra/c30/ c87 ed: eh ismail
***
Prabowo
Prioritas dan Strategi
1. Menjaga semua kekayaan nasional yang ada di bumi, bawah bumi, dan di dalam air (laut).
2. Mencegah kebocoran kekayaan alam nusantara ke luar negeri.
3. Meningkatkan kesejahteraan prajurit.
4. Modernisasi alutsista dan memajukan industri pertahanan dalam negeri.
5. Hemat APBN dengan menutup kebocoran.
6. Kurangi anggaran pada pos yang menghamburkan uang rakyat.
7. Menjaga dan memperkuat industri strategis.
8. Perlindungan dan peningkatan kualitas TKI.
Jokowi
Prioritas dan Strategi
1. Perlindungan dan peningkatan kualitas TKI.
2. Perlindungan sumber daya alam (SDA) maritim dan perdagangan laut.
3. Meningkatkan produktivitas SDA.
4. Menjaga keamanan regional kawasan dan menjaga zona terbang dunia.
5. Mendukung Palestina menjadi negara merdeka.
6. Memajukan industri strategis pertahanan dan membeli kembali Indosat.
7. Modernisasi alutsista.
8. Menjadikan Indonesia poros maritim dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
