REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden nomor urut satu Prabowo Subianto mengatakan pangan dan energi menjadi prioritas pengembangan investasi di Indonesia untuk menjaga serta mengejar kemajuan ekonomi Indonesia.
"Prioritas strategi kami adalah mengamankan pangan dan energi Indonesia untuk menjaga dan mengejar kemajuan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang tertinggal," ujar Prabowo Subianto dalam dialog Kadin capres-cawapres di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pihaknya akan membangun jutaan hektar lahan produksi baru. Ini peluang untuk investor karena nantinya Indonesia membutuhkan teknologi, benih, ahli terbaik dari hulu ke hilir seluruhnya.
"Jadi saya kira ini lapangan investasi yang menarik bagi perusahaan di luar Indonesia," ujar dia.
Ia mengatakan dirinya bersama Hatta Rajasa mendukung investasi asing di Indonesia untuk membangun perekonomian bangsa ini.
"Saya sangat mendukung investasi asing, bagi Indonesia di abad 21 silahkan bersaing, lari, kuat untuk yang sudah kuat berlaku, perhatian pemerintah Indonesia harus kepada mereka tertinggal," ujar dia.
Ia mengatakan sekarang ada 100 juta orang Indonesia di bawah garis kemiskinan, bayangkan kalau mereka naik pendapatannya. Ini peluang, pertumbuhan naik, daya beli naik dan perputaran ekonomi Indonesia tambah cepat.
"Kita ingin investasi yang sungguh-sungguh ikut serta dalam pembangunan Indonesia," ujar dia.
Terkait subsidi BBM yang terus meningkat, ia mengatakan pihaknya akan mengalihkan subsidi yang tidak produktif dan membebani pemerintah kepada sasaran-sasaran tertentu.
"Kita harus kurangi subsidi dan tetap harus melindungi kelompok masyarakat yang miskin dan lemah, kami ingin mengalihkan subsidi ke sasaran-sasaran tertentu, kita ingin subsidi yang tepat sasaran, kita bisa turunkan subsidi setengah atau 2/3 dalam tiga tahun, tetap ada perlindungan bagi miskin," kata dia.
Selain itu, lanjutnya, Prabowo-Hatta mendukung pembangunan kilang petrokimia terpadu dengan memberikan insentif yang banyak seperti tax holiday dan lahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
