REPUBLIKA.CO.ID,TASIKMALAYA -- Di tengah ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, merebak isu tentang keberpihakan bintara TNI AD pembina desa (babinsa) terhadap salah satu calon presiden (capres). Surono, salah seorang babinsa yang bertugas di jajaran Kodam III/Siliwangi, mengeluhkan dan membuatnya ikut tertekan oleh stigma tersebut saat menjalankan tugas di tengah masyarakat saat ini. 

"Kita bertugas melancarkan pilpres, sedangkan berita (yang menuding ketidaknetralan babinsa) itu beredar luas di masyarakat," kata Surono, di sela-sela apel besar dan pengarahan dari Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim, terhadap 2.416 anggota TNI dan PNS di jajaran Korem 062/Tarumanagara, di GOR Sukapura, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (18/6).

Namun, pria asal Yogyakarta itu bertahan dalam tugasnya dan mengajak rekan-rekannya tetap bersemangat dalam menjalankan tugas. "Babinsa harus menunjukan netralitasnya dengan bekerja sepenuh hati," katanya.

Isu yang beredar, sejumlah babinsa dituding melakukan aksi door to door untuk memengaruhi masyarakat agar memilih tipe figur capres tertentu. Atas isu ini, Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim, membantahnya. 

Untuk jajarannya, dia mengaku sudah menelusuri tudingan tersebut. "Hasilnya tidak benar. Tidak ada satu pun prajurit TNI di lingkungan Kodam III Siliwangi yang tidak netral," katanya.

Semenara dalam pengarahannya, Dedi menyatakan, babinsa berkewajiban mengamankan jalannya pilpres jika diperlukan. Caranya, berkoordinasi dengan kepolisian. ''Namun, babinsa tidak akan terjun secara langsung, jika pihak kepolisian masih bisa mengatasi," katanya.

Babinsa juga berhak untuk mencatat hasil pilpres untuk laporan, dibantu dengan mitra kerja. "Catatan itu hanya untuk internal, sehingga tidak ada memengaruhi hasil pilpres," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika