Pembangunan ekonomi bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat itu memiliki aspek yang sangat luas, mencakup semua sisi kehidupan masyarakat, sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Pembanguanan ekonomi paling erat dengan kondisi sosial masyarakat. Ilmu ekonomi pembanguan mengatakan bahwa pola tingkah laku masyarakat sangat memengaruhi pembangunaan ekonomi itu sendiri. Perlu dikaji bagaimana human behavior sebelum memutuskan pembanguanan di suatu wilayah, termasuk di dalamnya budaya. Sering kali kebijakan yang bersifat top-down tidak efektif karena tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Cenderung persepsi masyarakat kita terhadap sejahtera itu hanya mencakup sisi penghasilan saja. Itu sebabnya kebijakan pembangunan ekonomi selama ini berfokus pada bagaimana menghasilkan laba yang tinggi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pembangunan ekonomi berfokus pada bagaimana membangun infrastruktur, membangun jalan, membangun pabrik, dan banyak lagi pembangunan-pembangunan lainya. Tetapi, apakah arti dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu bagi rakyat? Apakah infrastruktur jalan dan pabrik itu telah memberikan kesejahteraan bagi rakyat?

Kemiskinan

Untuk mencapai kesejahteraan rakyat itu, banyak masalah yang membutuhkan fokus dan perhatian penuh dari pemerintah yaitu masalah utama adalah kemiskinan. Dengan menggunakan indikator Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan Indonesia pada 2013 sebanyak 11,3 persen.

Pemerintah perlu memplot anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) khusus untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Di sisi lain, pemerintah dapat juga meningkatkan stimulus fiskalnya khusus untuk mengurangi atau mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Tetapi, yang paling penting adalah memberdayakan masyarakat miskin itu sendiri.

Kesenjangan

Sebuah apresiasi bagi pemerintahan sebelumnya, yang mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil selama 10 tahun terakhir, pada saat negara-negara di dunia mengalami guncangan ekonomi tahun 2008. Namun, di balik angka pertumbuhan ekonomi ini, ada kesenjangan pendapatan yang semakin melebar dan memprihatinkan. Indeks Gini yang mengukur kesenjangan ini mengalami peningkatan dari 0,38 pada 2010 menjadi 0,41 pada 2013 (bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna). Jika dianalisis lebih dalam, data ini menunjukkan sebanyak 20 persen orang terkaya di Indonesia menikmati 41 persen pendapatan nasional/Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara 40 persen warga termiskin hanya menikmati 16 persen pendapatan nasional pada 2013. Kesenjangan ini PR presiden terpilih pada 9 Juli mendatang. Jika tidak, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin, jurang pemisah si miskin dan si kaya akan semakin melebar. Hal ini akan mengakibatkan kecemburuan sosial dan akan berdampak juga pada keamanan sosial.

Pengangguran

Jumlah pengangguran terbuka  di Indonesia mencapai 5,98 juta orang pada 2013, sedangkan pengangguran terselubung sebanyak 35,71 juta orang, sedangkan angkatan kerja yang bekerja hanya 114,02 juta orang. Artinya, 5,98 juta orang sedang mencari pekerjaan dan sebanyak 35,71 juta orang setengah menganggur.

Selain jumlah penganggur yang masih banyak, penganggur ini juga diisi oleh penganggur pendidikan tinggi. Sebanyak 5,65 persen penganggur tersebut adalah dengan pendidikan diploma dan 5,04 adalah pendidikan sarjana. Pemerintah diharapakan dapat mengatasi pengangguran dengan menyediakan lapangan pekerjaan atau program-program bina usaha untuk memberdayakan masyarakat kecil.

Iklim investasi

Salah satu pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya adalah risiko politik. Pada tahun-tahun politik, ada rasa enggan investor dalam menanamkan modalnya karena pada tahun politik ini penuh dengan ketidakpastian mengenai regulasi dan masalah perizinan. Perbaikan iklim investasi juga dibutuhkan untuk menghadapi pasar bebas ASEAN pada akhir 2015. Pemerintah mau tidak mau harus mendorong investasi lokal untuk meningkatkan industri dalam negeri dan menghadapi globalisasi.

Pembangunan ekonomi yang pro growth, pro job, dan pro poor perlu terus dilaksanakan. Dengan cara pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan juga lembaga keuangan.

Komitmen ini hendaknya tidak sebatas rencana dan wacana, namun benar-benar harus dapat direalisasikan dan diimplementasikan. Begitu juga untuk menciptakan pembangunan ekonomi berkualitas dan berkeadilan, berbagai langkah perlu dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Tentu untuk merealisasikannya diperlukan penyempurnaan peraturan mengenai ketenagakerjaan, pelaksanaan negosiasi tripartit, serta penyusunan standar kompetensi, penempatan, perlindungan, dan pembiayaan tenaga kerja ke luar negeri.

Siapa pun presiden mendatang, diharapkan memilih menteri perekonomian yang melek pembangunan ekonomi. Dan yang paling penting adalah pemilihan presiden ini berjalan dengan damai sehingga tidak merusak  kepercayaan para investor.

oleh:Damiana Simanjuntak

Alumnus Ekonomi Pembangunan, Fak Ekonomi USU, konsultan pembangunan

Ikuti Whatsapp Channel Republika