BANGKOK -- Seorang aktivis politik Thailand, Chalard Vorachat, mengadukan junta militer ke Pengadilan Kriminal Ratchada, Bangkok. Chalard berpendapat, intervensi militer berdasarkan Undang-Undang Darurat Perang Thailand tak memiliki dasar hukum kuat.
"Untuk mengumumkan darurat militer, negara harus berperang atau diterapkan di wilayah tertentu tempat kekerasan terjadi. Perdana menteri dan raja juga harus memberi izin," kata Chalard kepada wartawan di luar pengadilan, Selasa (10/6).
Namun, militer, kata dia, tetap menjalankan aksi kudetanya tanpa mendapatkan persetujuan. Dalam delik aduannya, Chalard menganggap militer telah menebar fitnah dan melakukan tindakan pengkhianatan terhadap raja.
Seperti dilansir Bangkok Post, tuntutannya ditujukan pada tujuh anggota Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO), 20 menteri umum dan oditur (penuntut umum).
Chalard adalah seorang pensiunan letnan angkatan laut yang kerap melakukan aksi mogok makan. Kini dia melakukan aksi mogok makan karena menolak kudeta militer.
Chalard (71 tahun) pertama kali melakukan mogok makan pada 1992 terhadap perdana menteri terpilih umum Suchinda Kraprayoon.
Tapi, Bangkok Post melaporkan, Chalard telah tujuh kali melakukan mogok makan sejak 1980. Umumnya tindakannya dilatarbelakangi motif politik. Dalam aksinya saat ini dia hanya meminum air dan madu.
Di depan gedung parlemen, Chalard telah mogok makan selama 19 hari. Dia menuntut agar konstitusi ditulis ulang untuk membuat Thailand benar-benar demokratis. Dia juga menginginkan adanya perdana menteri terpilih. "Jika tidak ada perdana menteri dari pemilu, maka biarkan saya kelaparan hingga akhir hidup saya," katanya.
Chalard menambahkan, dia tidak akan memenuhi panggilan NCPO jika dipanggil. Dia akan mengakhiri mogok makan begitu tanggal pemilihan umum diumumkan.
Jenderal Prayuth mengambil alih kekuasaan pada 22 Mei. Dia mengatakan, tentara diperlukan untuk memulihkan ketertiban setelah hampir tujuh bulan kekacauan politik antara kubu antipemerintah dan pendukung mantan perdana menteri Yingluck Shinawatra.
Sedikitnya 28 orang tewas dan lebih dari 700 terluka selama bulan-bulan kerusuhan. Kudeta itu merupakan puncak dalam perebutan kekuasaan. Para penguasa militer menangguhkan konstitusi untuk sementara. Prayuth mengatakan, butuh satu tahun atau lebih sebelum pemilihan umum berlangsung. Sejumlah pihak menuding militer ingin menyingkirkan keluarga Shinawatra dari panggung kekuasaan.
rep:ani nursalikah/ap/reuters ed: teguh firmansyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
