REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penasihat tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa Jawa Tengah, Suryo Prabowo meminta masyarakat mewaspadai bangkitnya komunis. Antara lain, melalui desakan agar Bintara Pembina Desa (Babinsa) dibubarkan.
Mantan Wakasad Letjend TNI itu pun menyayangkan sikap kelompok merah yang merupakan koalisi PDIP, Nasdem, PKB dan Hanura yang menyarankan agar Babinsa dibekukan sementara. Karena, langkah itu mirip dengan apa yang disampaikan Ketua PKI DN Aidit dalam makalah berjudul Laporan singkat tahun 1964 tentang hasil riset mengenai keadaan kaum tani dan gerakan tani di Jawa Barat.
"DN Aidit menyampaikan bahwa rakyat di desa bisa sejahtera bila 7 'setan desa'. Yaitu tuan tanah, lintah darat, tengkulak jahat, tukang ijon, bandit desa, pemungut zakat, dan kapitalis birokrat desa (termasuk di antaranya Babinsa) dihapuskan," jelasnya dalam keterangan yang diterima ROL, Senin (9/6).
Menurutnya, ada semacam pola sistematis ingin menjauhkan TNI dari rakyat. Padahal TNI dan rakyat itu seperti ikan dan air. Meski pun petinggi TNI, terutama AD, banyak yang mudah tergoda iming-iming kekuasaan.
"Di jajaran TNI sudah tahu, media juga pernah memuat bahwa Hendropriyono cs beberapa bulan lalu menggalang beberapa pejabat puncak TNI AD untuk berpolitik praktis mendukung kelompok 'merah' tersebut," jelasnya.
Menurut Suryo, manuver politik Hendropriyono tersebut terbaca oleh presiden. Hingga kemudian presiden menekan perwira tinggi TNI AD agar tetap netral.
"Sadar langkahnya terbaca presiden, mereka cepat lakukan preemtive strike atau mendahului melakukan serangan politis kepada koalisi merah putih tentang pelibatan Babinsa," ungkap penerima bintang Adhimakayasa sebagai lulusan terbaik Akmil 1976 tersebut.
Desakan agar Babinsa dibubarkan muncul dari kubu Jokowi-JK sebagai reaksi terhadap ditemukannya oknum yang meminta warga memilih capres tertentu. Isu ini pun dianggap strategi yang akan mengunci Probowo.
"Jika Prabowo menang nanti diklaim atas bantuan TNI melalui Babinsa. Jadi ada alasan bikin rusuh. Kalau sudah rusuh TNI/Polri bisa ambil tindakan, lantas dituding TNI tidak netral karena mendukung nomor 1. Tujuan akhir kelompok ini nanti mencabut TAP MPRS No.XXV/1966 dan UU 27/1999 tentang larangan komunisme," bebernya.
Suryo pun menganjurkan, agar lebih baik sesama capres beradu visi, misi atau program. Dari pada menjalankan kampanye hitam yang malah dapat merusak hubungan TNI dan rakyat.
"Sesama Jenderal ini satu ilmu, satu buku dan satu guru. Jadi mudah sekali membaca strateginya. Makanya Prabowo lebih fokus pada visi, misi dan program kerja prorakyat. Dituduh borjuis rapopo, yang penting kebijakannya populis. Lagi pula borjuis itukan istilah yang biasa digunakan komunis," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
