REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mengerahkan 13.510 personel atau lebih dari seperdua kekuatannya untuk mengamankan pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada 9 Juli 2014.
"Lebih dari seperdua kekuatan yang diterjunkan dan kita ingin agar pilpres ini bisa berjalan lancar, aman dan tertib tanpa adanya gesekan-gesekan dibawah," kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Endi Sutendi di Makassar, Jumat.
Ia mengatakan pengerahan personel untuk pengamanan pilpres itu tidak dilakukan secara langsung, melainkan diterjunkan secara bertahap demi efektivitas dan kelancaran pemilihan.
Ia menyebutkan pada pengerahan pertama, sebanyak 3.378 personel disiapkan untuk mengawal proses kampanye pilpres dan pengerahannya itu juga disesuaikan secara proporsional.
Sedangkan untuk tahap pemungutan suara pada tangal 9 Juli itu akan dikerahkan secara penuh sekitar 13.510 orang personel serta 3.378 lagi untuk proses penghitungan dan rekapitulasi.
"Jadi ini secara bertahap tidak sekaligus. Sudah ada pembagian tugas yang dilakukan, misalnya pada saat kampanye itu sudah ditentukan, proses penghitungan dan rekapitulasi serta pemungutan suara juga sudah ditentukan," katanya.
Mantan Wakapolrestabes Makassar itu menyebutkan, belasan ribu personel dari semua fungsi itu diterjunkan untuk mengamankan pemilu mulai dari tahapan hingga berakhirnya proses pemilihan.
Personel yang telah disebar di semua titik-titik itu, mulai dari tempat pemungutan suara (TPS) panitia pemungutan kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun tempat lainnya itu baru akan ditarik setelah kondisi sudah dinyatakan aman.
"Tugas utama kami dalam pelaksanaan pemilu ini sangat jelas yakni mendukung proses demokrasi agar pemilihan yang dihasilkan berkualitas dan tidak terjadi insiden maupun tawuran karena ada yang kalah ataupun lainnya," katanya.
Dia menyebutkan, dalam proses pengamanan itu, pihaknya akan menggunakan dua pola pengamanan yakni secara terbuka dan tertutup. Pola terbuka dengan menyebar personel berseragam lengkap dengan senjata serta tamengnya, serta pengamanan tertutup dengan mengerahkan para intelkam.
Pola pengamanan yang dilakukan dengan dua cara itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan yang akan mengganggu suasana saat pemilu berlangsung hingga pasca pemilihan.
Selain itu, mantan Kapolres Enrekang itu juga mengatakan konsep pengamanan di tiap tempat pemungutan suara ditentukan kondisi aman, rawan satu atau rawan dua.
Tempat pemungutan suara yang tergolong rawan, menurutnya, ditentukan lokasi yang terpencil, rawan konflik dan ada kelompok yang mengajak warga untuk golongan putih (golput).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
