JAKARTA — Konsumsi masyarakat akan bahan bakar minyak (BBM) terus meroket, sedangkan kebijakan energi terbarukan tak juga membuahkan hasil. Pemerintah berjanji menggiatkan eksplorasi energi alternatif.

Wakil Presiden Boediono mengklaim pemerintah selama hampir lima tahun telah mengambil inisiatif dan terobosan kebijakan energi terbarukan di tengah adanya berbagai hambatan dan tantangan. “Kami menyadari bahwa sumber energi terbarukan, seperti panas bumi, hidro, biomassa, surya, angin, dan samudra adalah satu-satunya jaminan bagi Indonesia untuk mandiri dalam energi,” ujarnya, Rabu (4/6).

Langkah pemerintah itu, kata Boediono, dilakukan mengingat minyak bumi menghadapi penurunan kapasitas produksi jangka panjang, termasuk nantinya gas dan batu bara yang akan mencapai batas karena suplainya terbatas. Selain itu, subsidi energi semakin membebani anggaran negara karena masyarakat begitu bergantung dengan energi fosil. 

Beberapa inisiatif dan kebijakan yang telah dilakukan untuk menciptakan energi terbarukan, khususnya memproduksi energi panas bumi. Tahun ini, PLTP Patuha di Jawa Barat akan beroperasi penuh sebesar 55 megawatt (MW) sebagai proyek pertama yang selesai dalam program 10.000 MW Tahap 2 atau dikenal dengan FTP-2.

Selain itu, Boedion mengungkapkan, ada proyek panas bumi yang lebih besar lagi dan penyelesaiannya paling menantang dalam pengembangan panas bumi di FTP-2, yaitu PLTP Sarulla 3x110 MW di Sumatra Utara. “Proyek ini sempat terhenti selama 20 tahun, tapi akhirnya berhasil kami buka hambatannya dan mulai dibangun tahun ini,” ujarnya.

Pembangunan PLTP Sarulla nantinya akan menghemat subsidi satu juta dolar AS per hari dan mengurangi emisi CO2 1,5 juta ton per tahun. Boediono mengatakan, pembangkit listrik tersebut merupakan proyek panas bumi dengan kontrak terbesar di dunia. “Ini juga merupakan bukti bahwa Indonesia dapat menjadi negara superpower geothermal bukan hanya sekedar slogan, tapi sebagai kenyataan,” katanya.

Boediono meminta kebijakan harga listrik panas bumi segera ditetapkan agar lebih mempercepat pengembangan energi terbarukan itu pada tahun-tahun mendatang. Saat ini pun, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang menyelesaikan revisi Undang-Undang Panas bumi dan diharapkan dapat diselesaikan pada era pemerintahan dan DPR yang sekarang.

Selain panas bumi, pemerintah, menurut Boediono, terus mendorong penerapan konservasi energi. “Langkah-langkah itu, antara lain, adalah kebijakan harga jual listrik dari energi terbarukan yang dibeli oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), kebijakan harga bahan bakar nabati (BBN), dan kebijakan mandatori dalam pemanfaatan BBN,” ujarnya.

Direktur Konservasi Energi Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maritje Hutapea menyatakan, keberadaan investor memang sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan energi terbarukan. Indonesia menginginkan partisipasi negara maju untuk menanamkan investasinya dalam bidang energi terbarukan di negara berkembang.

rep:aldian wahyu ramadhan/antara  ed: fitria andayani

Potensi Energi Terbarukan Indonesia

                                         Potensi                Setara                   Kapasitas Terinstal

Hidro                                845 juta boe           75,67 gw                     4.200 mw

Geothermal                       219 mill bow        29 gw                        1.000 mw

Mini dan Mikro Hidro                                      458,75 mw                   84 mw

Biomas                                                            49,81 gw                      302,4 mw

Solar                                                                 4,8 kwh/m2/hari             8 mw

Angin                                                               9,29 gw                        0,5 mw

Nuklir                                   24,112 ton           3 gw untuk 11 tahun

Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Ikuti Whatsapp Channel Republika