REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota pemenangan capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla, Taufik Basari mengatakan, bila terpilih menjadi presiden dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014, pemerintahan Jokowi-JK berjanji akan membuat koruptor jera.
"Visi dan misi Jokowi-JK dalam pemberantasan korupsi dan mafia peradilan sangat jelas dan fokus dengan agenda yang benar-benar konkret," kata Taufik di Posko Pemenangan Jokowi-JK di Rumah Cemara, Jakarta, Selasa (3/6).
Jokowi-JK berjanji akan bekerja cepat, melayani rakyat, membangun sistem yang transparan, membersihkan aparat, serta menegakkan hukum tanpa diskriminasi.
Dalam visi misi yang diberi nama "Jalan perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian", dijelaskan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus terus dilakukan.
"Apalagi selama ini korupsi telah menggerus sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi misi Jokowi-JK dalam pemberantasan korupsi jelas, terarah dan fokus dalam agenda yang benar-benar konkret," ucap Anggota Bidang Hukum DPP Partai Nasdem itu.
Dalam misinya, Jokowi-JK mencatat sedikitnya terdapat tiga problem bangsa yang harus segera diselesaikan, yakni ancaman terhadap wibawa bangsa, kelemahan sendi perekonomian bangsa dan intoleransi serta krisis kepribadian bangsa.
Untuk menjawab problem tersebut, kata Tobas sapaan Taufik Basari, Jokowi-JK memiliki sembilan agenda prioritas. Yaitu, pemerintahan Jokowi-JK akan membuat pemerintah yang tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
"Prioritas kepada pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga publik diikuti dengan pengelolaan pemerintah yang transparan dan akuntabel," ujarnya.
Di samping itu, pelaksanaan agenda reformasi birokrasi berkelanjutan dengan merestruturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring atas kinerja pelayanan publik, membuka ruang partisipasi publik melalui citizen character dalam UU Kontrak layanan publik juga akan dimaksimalkan.
Pemerintahan Jokowi-JK juga menolak negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
