REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI -- Sebanyak 20 guru di Kabupaten Batanghari, terancam tidak menerima dana atau tunjangan sertifikasi pada tahun ini, karena data pokok pendidik (Dapodik) pusat tidak bisa dibuka untuk melihat nama-nama guru yang berhak mendapatkan dana tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PdK) Batanghari Hadramin Nida ketika dikonfirmasi, Kamis membenarkan, sebelumnya 20 guru tersebut mendapat dana sertifikasi namun taahun ini justru nama mereka tidak bisa dibuka dalam Dapodik.

Kendala yang dihadapi saat ini data Dapodik itu tidak bisa lagi dibuka, dan apakah data tersebut sudah dikunci oleh pusat itu yang belum diketahui oleh pihak PdK Batanghari.

Hadraman tidak dapat menyebut dan menjelaskan nama-nama guru yang tidak lulus sertifikasi itu, dan beralasan kurang hafal.

Menurut dia, Dinas PdK bersama perwakilan 20 guru yang datanya masih bermasalah tersebut akan berangkat ke Jakarta untuk mengurus di pusat, serta menanyakan persamalahan tersebut kenapa data mereka tidak bisa dibuka, sebab pihak pusat telah mendeadline batas akhir pengurusan masalah tersebut hingga 31 Mei.

"Jika lewat batas akhir yang ditentukan maka 20 guru tersebut tidak bisa menerima dana sertifikasi selama enam bulan," katanya lagi.

Di Kabupaten Batanghari jumlah guru yang menerima dana sertifikasi tahun 2014 ini sebanyak 1.335 guru, namun dari jumlah tersebut tercatat 20 guru yang datanya masih bermasalah dari pusat dan tidak bisa dibuka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika